HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjuk Perum Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP). Penunjukan ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025.
Sebagai OIP, Perum Bulog menerima investasi sebesar Rp16,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Rekening Investasi BUN (RIBUN). Investasi ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga beras serta penguatan cadangan pangan nasional.
“Dukungan Pemerintah yang telah diberikan sebesar Rp16,6 triliun agar dapat dimanfaatkan oleh Bulog dalam mendukung program pemerintah untuk kemanfaatan rakyat sebesar-besarnya,” ujar Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, Selasa (11/3) seperti dikutip Holopis.com.
Astera menyampaikan, penyaluran investasi pemerintah kepada Bulog ini merupakan skema pendanaan alternatif di luar subsidi, yang memungkinkan Bulog menyerap produksi petani dalam negeri. Sehingga diharapkan dapat memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta menjaga stabilitas harga.
“Dengan adanya pendanaan ini, pemerintah ingin memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga, harga beras stabil, dan kesejahteraan petani terlindungi,” ujarnya.
Astera pun menegaskan, bahwa investasi dari pemerintah kepada Perum Bulog ini harus dikelola dengan tata kelola yang baik dan akuntabilitas tinggi.
Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban menegaskan, bahwa Kemenkeu sebagai Pengelola Investasi Pemerintah melalui PPA BUN bertanggung jawab memastikan dana yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan secara optimal.
Investasi pada Bulog bersifat nonpermanen dengan mekanisme revolving fund yang memungkinkan pemanfaatan dana dengan biaya rendah namun berdampak besar bagi program strategis pemerintah.
Dia pun menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan dana ini agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Diharapkan dana tersebut dijaga dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan mengedepankan tata kelola yang baik,” ujar Ronald.
Dia pun menekankan, bahwa pemerintah pada saat ini tengah menjalankan efisiensi anggaran. Untuk, diharapkan Perum Bulog juga dapat menjalankan hal yang sama dalam bekerja secara efisien.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh Kemenkeu kepada Bulog.
Ia menegaskan bahwa dana investasi ini akan digunakan untuk menyerap produksi beras pada 26 wilayah dan 8 sentra produksi, serta akan dikelola dengan prinsip good governance dan manajemen risiko yang ketat.
Dengan sinergi yang kuat antara Kementerian Keuangan dan Bulog, kebijakan investasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga stabilitas harga beras, serta memastikan pemanfaatan APBN yang lebih produktif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.
