Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan nasib 64 pekerja Krakatau Steel memperoleh kejelasan setelah DPR memfasilitasi dialog antara perwakilan buruh dan manajemen perusahaan.
Kepastian tersebut disampaikan Dasco usai menerima audiensi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan perwakilan Serikat Pekerja Krakatau Steel di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Dasco bersama Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, serta anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian mendengarkan langsung aspirasi para pekerja terkait persoalan ketenagakerjaan di lingkungan Krakatau Steel.
Dasco menyampaikan bahwa melalui dialog yang melibatkan serikat pekerja dan manajemen perusahaan, persoalan 64 pekerja tersebut telah memperoleh titik terang.
Para pekerja kini mendapatkan kepastian status hubungan kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Selain itu, mereka juga memperoleh kepastian pembayaran upah sesuai ketentuan upah minimum serta kepesertaan dalam program BPJS.
“Melalui dialog dengan serikat pekerja dan manajemen, DPR RI memfasilitasi penyelesaian persoalan 64 pekerja yang kini memperoleh kepastian status kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), upah sesuai ketentuan minimum, serta kepesertaan BPJS,” kata Dasco dalam keterangannya.
Menurut Dasco, kepastian mengenai status kerja, upah, dan jaminan sosial merupakan hal penting yang harus dipenuhi agar para pekerja memperoleh hak serta perlindungan sebagaimana mestinya.
Karena itu, DPR RI tidak hanya memfasilitasi pertemuan antara buruh dan manajemen, tetapi juga berkomitmen mengawal pelaksanaan hasil dialog tersebut.
“Kami akan terus mengawal tindak lanjutnya agar para pekerja mendapatkan hak dan pelindungan yang semestinya,” tegasnya.
Audiensi tersebut menjadi ruang bagi para pekerja untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi sekaligus mendorong penyelesaian melalui komunikasi antara pihak pekerja, perusahaan, dan DPR RI.
Dengan adanya kesepakatan mengenai status kerja melalui PKWT, pemenuhan upah minimum, serta kepesertaan BPJS, diharapkan persoalan yang dialami 64 pekerja Krakatau Steel dapat ditangani secara lebih jelas.
Meski demikian, tindak lanjut dari hasil dialog tersebut tetap perlu dikawal agar seluruh hak yang telah disampaikan dapat benar-benar diterima para pekerja.
Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) Konfederasi KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia), Unang Sunarno mengungkapkan bahwa persoalan pekerja PT KPDP sebelumnya telah berlangsung cukup lama.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!