HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan sejumlah program afirmasi bagi guru madrasah serta pendidik agama dan keagamaan. Mulai dari peningkatan kompetensi, jaminan kesejahteraan, perlindungan bagi guru non-ASN, hingga pembukaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru pada 2027.
Berbagai kebijakan tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam momentum peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan guru merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap para pendidik yang selama ini berperan penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia.
“Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah,” kata Menag usai mengikuti Senam Sehat bersama Guru dalam rangkaian perayaan HGN 2026 di halaman Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Nasaruddin mengingatkan bahwa keberhasilan seseorang dalam mencapai posisi dan tanggung jawab tertentu tidak terlepas dari kontribusi para guru. Menurutnya, para pejabat negara dan pemimpin bangsa saat ini juga merupakan bagian dari hasil pendidikan serta bimbingan para pendidik.
Ia menilai jasa guru tidak boleh dilupakan karena mereka memiliki peran besar dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan perjalanan kehidupan generasi penerus bangsa.
Kemenag Siapkan Formasi CPNS Guru 2027
Salah satu kebijakan yang disiapkan Kemenag adalah pembukaan formasi CPNS guru pada 2027. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, memastikan pemerintah telah melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menyinkronkan kebutuhan serta data formasi.
Menurut Suyitno, rekrutmen tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dan memberikan kesempatan kepada pelamar umum maupun guru yang telah berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Khusus di bawah Direktorat GTK Madrasah ada sejumlah formasi guru untuk menjadi PNS. Kriteria yang satu adalah guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN yang umurnya paling tinggi 35 tahun. Ini berlaku juga untuk umum, bukan hanya untuk yang ASN atau yang sudah PPPK,” terangnya.
Kemenag juga menyiapkan skema perlindungan status bagi guru PPPK yang mengikuti seleksi CPNS tersebut. Apabila tidak berhasil lolos seleksi menjadi PNS, mereka tetap dapat melanjutkan status kepegawaiannya sebagai PPPK.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pengangkatan guru paruh waktu menjadi PPPK sebagai bagian dari upaya memperkuat kepastian status tenaga pendidik.
“Selain itu, sesuai arahan Presiden, pemerintah juga akan mengangkat para guru paruh waktu menjadi PPPK,” ujarnya.
Sertifikasi dan Kesejahteraan Guru Diperkuat
Di luar kebijakan kepegawaian, Kemenag turut mempercepat peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru melalui program sertifikasi yang ditargetkan menjangkau lebih dari 50.000 pendidik.
Pelaksanaannya dibagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama telah diumumkan, sementara penambahan peserta melalui gelombang berikutnya akan segera dilakukan.
Program tersebut diharapkan memperluas kesempatan guru memperoleh pengakuan profesional sekaligus meningkatkan kesejahteraan melalui skema tunjangan yang melekat pada sertifikasi sesuai ketentuan.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!