HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkap 377 dugaan pelanggaran selama pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 jenjang SMA/sederajat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 temuan masuk kategori pelanggaran berat pada gelombang pertama.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM), Toni Toharudin mengatakan, dugaan pelanggaran yang ditemukan tidak seluruhnya berkaitan dengan kebocoran atau penyebaran substansi soal ujian. Sebagian temuan justru berupa aktivitas siaran langsung dan unggahan foto dari ruang pelaksanaan TKA melalui media sosial.
“Pada gelombang 1, temuan antara lain banyak yang live siaran langsung dan unggahan foto dari ruang pelaksanaan TKA. Walaupun tidak semuanya menyangkut tentang substansi soal, tetapi juga ada yang memang ingin menampilkan bagaimana live terkait pelaksanaan ujian di setiap ruangan,” ujar Toni dalam Taklimat Media di Gedung E Kemendikdasmen, Jakarta, dikutip Holopis.com, Senin (9/11).
Meski tidak seluruhnya memperlihatkan materi ujian, Toni menegaskan dokumentasi dan siaran langsung dari ruang tes tetap termasuk tindakan yang melanggar ketentuan pelaksanaan TKA. Kemendikdasmen kini masih mengklarifikasi setiap temuan untuk memastikan bentuk pelanggaran dan pihak yang bertanggung jawab.
“Status masing-masing temuan ditentukan melalui klarifikasi dan pemeriksaan. Kami menindaklanjuti setiap temuan sesuai dengan bukti yang ada,” kata Toni.
Toni juga memaparkan hasil rekapitulasi pengawasan terhadap sekitar 3,7 juta peserta, 377 dugaan pelanggaran tersebut setara dengan sekitar 0,01 persen dari total peserta TKA. Kendati proporsinya relatif kecil, Kemendikdasmen memastikan seluruh laporan tetap ditindaklanjuti.
“Temuan berupa foto dan dokumentasi selama pelaksanaan TKA telah dikurasi dan diteruskan kepada Inspektorat Jenderal untuk ditindaklanjuti,” tuturnya.
Selain pelanggaran oleh peserta didik, Toni menjelaskan, dugaan pelanggaran dapat melibatkan sejumlah unsur dalam penyelenggaraan ujian, mulai dari pengawas hingga teknisi. Penentuan sanksi pun akan mempertimbangkan tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap pelaksanaan TKA.
“Kami perlu melihat tingkat kecurangannya seperti apa, pengaruhnya seperti apa, kemudian memutuskan sanksi yang diberikan, baik kepada siswa, pengawas, maupun pihak lainnya,” ungkapnya.
Untuk memperkuat pengawasan, BKPDM telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Ombudsman RI.
“Pengawasan juga akan dilakukan bersama Ombudsman RI di 34 provinsi,” ungkap Toni.
Selain itu, pada 2 November 2026, BKPDM menerbitkan Surat Edaran Kepala BKPDM Nomor 001 Tahun 2026. Edaran tersebut ditujukan kepada Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan satuan pendidikan agar seluruh pihak memahami serta mematuhi tata tertib pelaksanaan TKA.
Kemendikdasmen juga telah mengirimkan surat tindak lanjut kepada pihak terkait dan mengajukan permohonan pengendalian konten kepada Komdigi. Sementara itu, Inspektorat Jenderal masih melakukan pemeriksaan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan pelanggaran.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!