Dalam perkara pokok tersebut, keempat tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Penyidik juga menerapkan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE terkait dugaan penghilangan atau perubahan informasi elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.
Selain itu, mereka dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana sesuai ketentuan pasal yang disangkakan. Penyidik turut mencantumkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP mengenai penyertaan atau tindakan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Dua Jenderal Telah Dijatuhi PTDH
Selain proses pidana, Polri juga menjalankan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap para perwira yang terseret perkara tersebut.
Irjen Ahrie Sonta lebih dahulu dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada 10 November 2026. Selanjutnya, Irjen Eko Hadi Santoso juga dijatuhi sanksi PTDH dalam sidang etik yang berlangsung pada Selasa 17 November 2026.
Sidang etik Eko berlangsung sekitar sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, dengan menghadirkan sembilan saksi. Majelis menyatakan perbuatannya tercela dan menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri. Namun, Eko menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Sementara itu, sidang etik terhadap Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pada pekan depan. Polri belum mengumumkan tanggal pasti pelaksanaannya. Adapun sidang etik terhadap Irjen Slamet Uliandi belum dapat dijadwalkan karena yang bersangkutan masih menjalani perawatan medis.
Di sisi lain, Polri juga mengembangkan penyidikan terkait dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan perkara penyadapan tersebut. Namun, Kapolri Suyudi pada Selasa (17/11/2026) menegaskan belum ada tersangka dalam perkara dugaan makar itu.
Penyidik masih mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, serta mendalami barang bukti elektronik yang telah diamankan.
Dengan demikian, status Listyo Sigit dan tiga perwira lainnya sebagai tersangka dalam perkara penyadapan, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal harus dibedakan dari penyidikan dugaan makar yang masih berjalan.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!