Mereka mengingatkan pemerintah agar menghormati amanat leluhur untuk menjaga alam dan kelestarian satwa yang menjadi bagian dari kehidupan kawasan Ujung Kulon.
Bagi masyarakat adat Baduy, keberadaan badak bercula satu memiliki nilai historis yang kuat dengan tanah Banten.
Karena itu, pemerintah diminta lebih mengutamakan perlindungan habitat aslinya daripada memindahkan satwa tersebut ke wilayah lain.
Suara penolakan juga datang dari kalangan jawara dan organisasi kemasyarakatan.
Dewan Pimpinan Pusat Laskar Pendekar Banten Sejati (LAPBAS Indonesia) secara terbuka menyatakan tidak setuju dengan wacana translokasi tersebut.
Organisasi ini bahkan menyatakan siap turun ke jalan apabila pemerintah tetap melanjutkan rencana pemindahan tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat setempat.
Di Pandeglang, Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Umat (GARDU) turut mengajak para pendekar, ulama, santri, dan masyarakat untuk bersatu menyampaikan penolakan.
Mereka meminta pemerintah pusat mendengarkan suara warga sebelum mengambil keputusan mengenai masa depan badak Jawa.
Penolakan tersebut juga mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Banten.
Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menyatakan keberatan terhadap rencana pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon.
Menurutnya, badak Jawa merupakan salah satu kekayaan alam yang menjadi identitas Banten.
Keberadaannya tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kawasan konservasi yang selama ini menjadi habitat alaminya.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang juga meminta rencana tersebut dikaji ulang.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!