Edy Mulyadi Sebut Pengunduran Diri Gibran Berpotensi Bebani APBN hingga Rp400 Miliar

Komponen ketiga adalah biaya operasional rumah tangga. Edy merujuk Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 yang menurutnya mengatur pembiayaan listrik, air, dan telepon rumah mantan Presiden maupun Wakil Presiden melalui APBN.

Untuk kebutuhan rumah dengan sistem pengamanan berlapis, dia memperkirakan biaya utilitas dapat mencapai Rp25 juta hingga Rp50 juta per bulan atau sekitar Rp600 juta per tahun.

Komponen keempat adalah pembiayaan kesehatan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya. Edy memperkirakan kebutuhan tersebut dapat mencapai Rp2 miliar per tahun dengan asumsi Gibran memiliki satu istri dan dua anak.

Sementara komponen kelima adalah biaya operasional pengamanan oleh Paspampres. Dengan asumsi pengerahan sekitar 50 personel untuk pengamanan berlapis selama 24 jam, Edy memperkirakan anggaran pengamanan mantan Wakil Presiden dan keluarganya dapat mencapai Rp2,5 miliar hingga Rp5 miliar setiap tahun.

Berdasarkan seluruh komponen tersebut, Edy membuat simulasi pengeluaran rutin negara sebagai berikut:

• Pensiun pokok: Rp241,9 juta per tahun.
• Listrik, air, dan telepon: Rp600 juta per tahun.
• Biaya kesehatan keluarga: Rp2 miliar per tahun.
• Operasional pengamanan Paspampres: Rp5 miliar per tahun.

Total pengeluaran rutin yang diperkirakan mencapai Rp7,841 miliar setiap tahun.
Estimasi beban APBN selama 41 tahun
Edy selanjutnya menggunakan asumsi usia Gibran yang saat ini sekitar 39 tahun dan kemungkinan hidup hingga usia 80 tahun.

Dengan demikian, menurut simulasinya, negara berpotensi menanggung pembiayaan fasilitas tersebut selama 41 tahun ke depan.

“Jika diberi umur panjang oleh Allah hingga 80 tahun, artinya negara harus membayar pengeluaran rutin ini selama 41 tahun ke depan!” tulis Edy.

Dari perhitungan tersebut, pengeluaran rutin Rp7,841 miliar dikalikan 41 tahun menghasilkan angka sekitar Rp321,481 miliar.
Jika ditambahkan dengan asumsi pengadaan rumah pensiun sebesar Rp80 miliar, totalnya mencapai sekitar Rp401,481 miliar.

“Total jenderal kas negara yang harus keluar untuk membiayai satu orang mantan Wapres hasil mundur sukarela mencapai Rp400 miliar lebih!” tegasnya.

Edy menilai besarnya potensi pembiayaan tersebut menjadi ironi apabila dibandingkan dengan masa jabatan Gibran yang baru berlangsung sekitar dua tahun.

Dia mempertanyakan kewajaran penggunaan uang pajak masyarakat untuk membiayai fasilitas mantan pejabat negara dalam jangka waktu puluhan tahun, sementara masih banyak kelompok masyarakat yang menghadapi persoalan kesejahteraan.

“Adilkah semua itu buat buruh, tani, nelayan, dan rakyat berprofesi lainnya? Rakyat yang seharian memeras keringat agar dia dan keluarganya bisa makan di hari yang sama? Rakyat kecil yang masih juga harus bekerja ekstra keras demi bisa membayar aneka pajak,” tulisnya.

Pemakzulan dinilai lebih menguntungkan keuangan negara

Lebih jauh, Edy menilai pembatalan rapat paripurna DPR untuk membahas HMP telah menutup peluang bagi proses pemakzulan yang menurutnya dapat memberikan konsekuensi berbeda terhadap hak-hak keuangan Gibran setelah tidak lagi menjabat.

Dia berpendapat, apabila Gibran diberhentikan tidak dengan hormat melalui mekanisme pemakzulan, sejumlah hak dan fasilitas yang melekat pada mantan Wakil Presiden dapat gugur.