Dalam beleid tersebut, terdapat dua acuan utama yang dapat digunakan, yakni formula penghitungan upah minimum dan nilai kebutuhan hidup layak (KHL).
Jika menggunakan formula, penghitungan harus mempertimbangkan tiga variabel, yaitu:
- Pertumbuhan ekonomi.
- Laju inflasi.
- Indeks tertentu.
Khusus indeks tertentu, Pasal 139 ayat (3) menetapkan batas bawah sebesar 0,5 dan batas atas paling tinggi 1.
Variabel tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan besaran upah minimum berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
Hasil Tertinggi Jadi Dasar Penetapan Upah
Lantas, bagaimana menentukan besaran UMP yang akan berlaku?
Pasal 139 ayat (4) menjelaskan bahwa penetapan akhir upah minimum harus menggunakan nilai yang lebih tinggi antara hasil penghitungan formula upah minimum atau nilai KHL yang telah disepakati oleh dewan pengupahan daerah.
Artinya, kedua hasil perhitungan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum.
Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penghitungan dan penerapan upah minimum akan diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 139 ayat (5).
Dengan adanya aturan baru ini, proses penetapan UMP 2027 akan memiliki sejumlah acuan yang harus diperhatikan pemerintah daerah sebelum gubernur menetapkan besaran upah minimum di masing-masing provinsi.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!