Soal Wapres Terserah Prabowo, Bivitri Ingatkan Jangan Pilih Anak Macam untuk 2029

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki ruang yang sangat besar untuk menentukan sosok Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka apabila terjadi kekosongan jabatan tersebut.

Menurut Bivitri, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan itu menyebutkan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.

“Artinya benar-benar terserah Prabowo,” tulis Bivitri melalui akun X pribadinya @BivitriS, seperti dikutip Kamis (12/11/2026).

Bivitri menjelaskan, posisi Prabowo saat ini berbeda dibandingkan ketika dirinya masih menjadi kandidat presiden. Dalam proses penentuan calon Wakil Presiden pengganti, Prabowo dinilai tidak lagi harus mempertimbangkan elektabilitas sebagaimana saat menghadapi pemilihan umum.

Selain itu, menurut Bivitri, Presiden juga tidak perlu mempertimbangkan kekuatan politik dan ekonomi dengan cara yang sama seperti ketika menentukan pasangan calon pada Pilpres 2024.

Ia kemudian menguraikan sejumlah pertimbangan yang menurutnya berpotensi memengaruhi pilihan Prabowo. Salah satunya adalah loyalitas calon terhadap Presiden.

“Membaca karakter dia 2 tahun terakhir ini, dia akan sangat menghitung loyalitas. Jadi orang itu harus yang benar-benar dia percaya,” tulisnya.

Bivitri juga menilai Prabowo perlu memperhitungkan dinamika politik menuju Pemilu 2029. Menurut dia, sosok yang dipilih sebagai Wakil Presiden tidak boleh menjadi kekuatan politik yang justru berpotensi mengalahkan Prabowo atau lingkaran politiknya pada kontestasi mendatang.

“Dia harus menghitung 2029, jangan sampai ‘membesarkan anak macan’ yang akan bikin dia atau lingkarannya kalah,” lanjut Bivitri.

Dalam unggahan tersebut, Bivitri turut menyinggung ketentuan tambahan dalam Penjelasan Pasal 4 huruf e Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Ketentuan itu berkaitan dengan asal calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden, yakni dari koalisi partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Bivitri menyebut koalisi yang dimaksud adalah Koalisi Indonesia Maju (KIM), bukan KIM Plus. Namun, ia mempertanyakan keberadaan norma baru dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut.

“BTW, bikin norma baru di Penjelasan sebenarnya tidak boleh ya,” tulisnya.