Aiman Witjaksono: Produk Jurnalistik Berimbang Tak Layak Jadi Barang Bukti Pidana

Pemimpin Redaksi iNews TV, Aiman Witjaksono, menegaskan bahwa produk jurnalistik yang telah melalui proses kerja jurnalistik secara profesional, termasuk prinsip keberimbangan atau cover both sides, tidak sepatutnya dijadikan barang bukti dalam perkara pidana.

Pernyataan tersebut disampaikan Aiman usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dokter Tifa (Tifauzia Tyassuma) atas dakwaan pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu kepada Joko Widodo (Jokowi).

Aiman mengatakan, produk jurnalistik harus dihormati ketika proses pembuatannya telah memenuhi kaidah jurnalistik, termasuk memberikan ruang kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan informasi yang diberitakan.

“Saya tetap pada prinsip bahwa produk jurnalistik yang sudah melalui ikhtiar cover both side, berimbang, itu tidak layak dijadikan barang bukti pidana,” kata Aiman di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, apabila terdapat persoalan atau sengketa terkait informasi maupun narasumber dalam sebuah pemberitaan, mekanisme penyelesaiannya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, termasuk melalui Dewan Pers.

“Ketika ada informasi atau narasumber yang kemudian dianggap ada permasalahan, maka fungsi cover both side itu langsung menjawab pada saat itu, karena ada dua pihak yang berbeda. Dan ketika ada sengketa itu sesuai Undang-Undang 40 Tahun 1999 bisa dilakukan melalui Dewan Pers,” jelasnya.

Aiman mengingatkan, menjadikan produk jurnalistik sebagai barang bukti pidana berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kebebasan pers. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh wartawan, melainkan juga narasumber yang selama ini menjadi bagian penting dalam kerja jurnalistik.

Ia khawatir, kriminalisasi terhadap produk jurnalistik akan membuat narasumber takut menyampaikan informasi, termasuk fakta-fakta yang penting diketahui masyarakat.

“Karena berbahaya ketika produk jurnalistik itu dijadikan barang bukti pidana, maka bukan untuk wartawannya, tapi untuk narasumbernya. Narasumber tidak akan berani untuk menyampaikan informasi, narasumber tidak akan berani untuk menyampaikan kebenaran, sehingga yang rugi adalah publik,” tuturnya.

Aiman menilai, masyarakat berpotensi kehilangan akses terhadap informasi dan kebenaran apabila narasumber merasa terancam ketika memberikan keterangan kepada media.

Padahal, menurutnya, media memiliki fungsi penting sebagai clearing house atau rumah penjernih atas berbagai informasi yang beredar di tengah masyarakat.

Fungsi tersebut dinilai semakin penting di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial yang belum tentu seluruhnya dapat dipastikan kebenarannya.

“Karena fungsi media adalah satu, clearing house, menjadi rumah penjernih atas segala informasi yang beredar. Sekarang media sosial misalnya yang kemudian tidak tahu kebenarannya, medialah yang menjadi clearing house, rumah penjernih itu,” ungkapnya.