PERADI Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Wewenang dalam RUU Perampasan Aset

0 Shares
Ikuti Holopis di Google
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) mengingatkan agar besarnya kewenangan aparat penegak hukum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diimbangi perlindungan hak milik dan prosedur hukum yang ketat. Tanpa pengamanan yang memadai, kewenangan tersebut dikhawatirkan tidak berjalan sesuai tujuan pemberantasan korupsi.

Peringatan itu disampaikan Ahmad Fikri Assegaf dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI. Ia menegaskan perampasan aset berkaitan langsung dengan hak milik yang dilindungi konstitusi, sehingga aturan pelaksanaannya harus memperhatikan hak asasi manusia dan proses hukum yang adil.

“Karena karena eh perampasan aset ini langsung berhubungan dengan perlindungan hak milik ya yang diatur oleh eh undang-undang dasar kita Pasal 28H ayat (4) dan ini eh menurut kami eh sangat sentral gitu dan akan sangat menentukan eh masa depan bangsa kita terus terang juga ya,” kata Fikri dalam rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Menurutnya, perlindungan hak milik tidak hanya menyangkut kepentingan individu, tetapi juga dapat berdampak terhadap perekonomian. Karena itu, ia meminta agar RUU tersebut menyediakan batasan yang jelas dalam pelaksanaan kewenangan, termasuk terkait penggeledahan dan penyitaan.

Fikri juga menyoroti kesiapan aparat sebagai faktor penting dalam penerapan undang-undang. Menurutnya, pemberian kewenangan besar perlu disertai integritas dan kesiapan penegak hukum agar tidak menimbulkan persoalan baru.

“Nah, undang-undang ini eh jika ini diundangkan akan memberikan eh satu kewenangan yang sangat besar kepada eh penegak hukum,” ujarnya.

Ia menyatakan sependapat dengan perlunya pengamanan agar regulasi tersebut tidak menjadi alat yang disalahgunakan. Menurutnya, pemberantasan korupsi harus tetap berjalan dengan integritas dan tidak mengabaikan perlindungan hak masyarakat.

“Nah tapi kalau eh kesiapan dari eh faktor penegak hukumnya belum eh ada maka ini juga bisa berdampak sebaliknya. Dan kami tadi Pak Sahroni justru menyampaikan banyak masukan soal bagaimana supaya undang-undang ini tidak dijadikan alat eh eh eh dan sebagainya, itu kami sangat sepakat sekali,” tutur Fikri.

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Nur Aisah Zamil
Muhammad Ibnu Idris
Tim Penulis & Editor
Nur Aisah Zamil, Muhammad Ibnu Idris
0 Shares
Ikuti Holopis di Google

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama