Jakarta Film Commission Dibentuk, Ini Target Besar di Balik Layanan Satu Pintu

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Proses produksi film di Jakarta membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari pengurusan izin lokasi hingga pemenuhan kebutuhan produksi. Untuk mempermudah proses tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengandalkan Jakarta Film Commission (JFC) sebagai penghubung antara sineas, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

Hampir empat bulan sejak dibentuk pada 26 Juni 2026, JFC diarahkan untuk mengembangkan layanan satu pintu agar pelaku industri film tidak perlu mengurus kebutuhan produksi ke berbagai instansi secara terpisah. Selain perizinan, lembaga ini juga diharapkan membantu akses pembiayaan hingga memfasilitasi produksi film sampai siap tayang.

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, mengatakan pembentukan JFC di luar struktur dinas bertujuan membuat layanan lebih fleksibel dan mampu merespons kebutuhan industri perfilman.

“Kenapa DKI memilih membentuk Jakarta Film Commission, tidak di dinas, salah satunya adalah supaya lebih agile, lebih fleksibel, dan bisa lebih business friendly,” kata Yustinus dalam diskusi Jakarta Film Summit bertajuk Dari Kebijakan hingga Meja Perizinan: Membentuk Jakarta sebagai Kota Sinema, dikutip Holopis.com, Rabu (21/10).

Melalui konsep layanan satu pintu, JFC diharapkan dapat mengoordinasikan kebutuhan produksi yang melibatkan berbagai perangkat daerah maupun kementerian. Dengan begitu, sineas dapat berfokus pada proses kreatif tanpa harus berulang kali berhadapan dengan birokrasi yang berbeda.

“Jadi kalau di Pemprov, ya mestinya dengan Jakarta Film Commission one-stop service selesai. Saya enggak perlu tahu ada Dinas A, Dinas B, ada Satpol, dan lainnya. Termasuk dengan pusat,” paparnya.

Tak Hanya Perizinan, JFC Bidik Pembiayaan hingga Penayangan

Yustinus menegaskan, upaya mempermudah produksi film tidak cukup hanya dengan menyederhanakan perizinan. JFC juga ditargetkan mampu membantu proses produksi sejak tahap pengembangan hingga film siap ditayangkan.

“Harapan kami, Jakarta Film Commission setidaknya tahun depan itu sudah bisa memfasilitasi satu-dua film yang dihasilkan dari awal, dari hulu sampai ke hilir bisa tayang,” ujarnya.

Untuk mendukung target tersebut, JFC diharapkan dapat memfasilitasi model pembiayaan yang mencakup keseluruhan proses produksi.

“Lalu yang kedua, bisa memfasilitasi model pembiayaan dari awal sampai akhir menghasilkan produk,” kata Yustinus.

Selain persoalan produksi, ia menyoroti terbatasnya kesempatan bagi film untuk ditayangkan di bioskop. Menurutnya, hanya sebagian kecil film yang diproduksi memiliki kesempatan untuk menjangkau penonton melalui jalur tersebut.

“Dari sekian ratus, sekian ribu film yang dihasilkan, mungkin hanya 20 persen yang bisa tayang di bioskop,” ungkapnya.

Karena itu, Yustinus menilai pengembangan ekosistem perfilman juga perlu mencakup pendidikan, pengembangan talenta, dan penciptaan persaingan yang sehat. Dukungan tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi para sineas untuk menghasilkan karya dan menjangkau penonton.

Meski pemerintah berperan dalam mendukung industri, Yustinus mengingatkan agar kebijakan yang dibuat tidak membatasi kebebasan berekspresi. Menurutnya, JFC harus tetap menjadi fasilitator dan tidak mengambil peran sebagai lembaga sensor.