HOLOPIS.COM, JAKARTA – Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026 hingga 30 September baru mencapai Rp40,40 triliun atau 54,39 persen dari total pagu Rp74,29 triliun. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pelaksanaan kegiatan agar penyerapan anggaran tidak menumpuk pada penghujung tahun.
Pramono menyoroti kebiasaan pemerintah pusat maupun daerah yang cenderung memusatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pada November hingga Desember. Menurutnya, perangkat daerah perlu mempersiapkan program sejak awal agar pelaksanaannya tidak terkonsentrasi menjelang penutupan tahun anggaran.
“Saya secara khusus telah meminta kepada perangkat daerah untuk segera menyelesaikan kegiatan sehingga tidak menumpuk di ujung tahun. Karena ini selalu menjadi tradisi, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, semuanya ditumpuk di ujung tahun, apakah November, Desember, dan sebagainya,” kata Pramono dalam konferensi pers realisasi APBD Triwulan III 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, dikutip Holopis.com, Rabu (21/10).
Ia mengatakan, persiapan kegiatan harus dimulai sejak APBD disahkan. Dengan begitu, perangkat daerah memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan program dan menyelesaikan pekerjaan tanpa harus mengejar target realisasi pada akhir tahun.
“Dan biasanya di DKI Jakarta, sejak awal APBD diketok, saya sudah menyampaikan untuk dilakukan persiapan lebih awal sehingga tidak menumpuk di ujung,” ujarnya.
Di sisi lain, realisasi pendapatan APBD DKI Jakarta hingga 30 September 2026 mencapai Rp44,98 triliun atau 62,95 persen dari target Rp71,45 triliun. Persentase realisasi pendapatan tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja daerah yang baru mencapai 54,39 persen.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp6,46 triliun dari target Rp9,88 triliun. Adapun pengeluaran pembiayaan mencapai Rp2,02 triliun dari pagu Rp7,04 triliun.
Secara keseluruhan, APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp81,33 triliun. Pramono menegaskan, pengelolaan anggaran tidak cukup hanya dilihat dari besaran alokasi dan tingkat realisasinya.
Anggaran tersebut juga harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
“APBD bukan semata-mata soal angka, berapa besar yang ditetapkan dan bagaimana pengeluarannya. Yang paling penting adalah apakah layanan publik di Jakarta menjadi semakin baik, kegiatan ekonominya semakin baik dan transparan, serta pembangunannya menjawab kebutuhan warga,” ujarnya.
Karena itu, Pramono meminta seluruh perangkat daerah memastikan pelaksanaan anggaran berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya penggunaan APBD untuk meningkatkan pelayanan publik, mendukung kegiatan ekonomi, serta memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan warga Jakarta.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Memuat diskusi...