Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. UU tersebut memang mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
“Indonesia bisa secara bersamaan melaksanakan UU 9/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, untuk memutus mata rantai pendanaan kelompok-kelompok bersenjata di Papua,” ujarnya.
Menurut Alto, pemutusan jaringan pendanaan dapat menjadi bagian dari strategi penanganan selain proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme.
Pada akhirnya, Alto menilai kombinasi pendekatan hukum tersebut merupakan salah satu pilihan yang menurutnya memiliki risiko paling rendah dibandingkan berbagai opsi penanganan lainnya.
“Ini, menurut saya, adalah pilihan dengan resiko paling rendah, dari seluruh pilihan yang ada,” pungkasnya.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!