“Tidak, tidak ikut,” jawab Dito.
“Tidak ikut, karena kan itu bukan ranahnya kami,” kata Dito menambahkan.
“Kan tadi Saudara menerangkan, ada pembicaraan dua kepala negara spesifik untuk menyangkut persoalan haji. Tadi Saudara sempat singgung bahwa benar ada rencana untuk penambahan kuota, kan begitu ya. Apa yang Saudara bisa tangkap saat itu? Apakah betul selanjutnya Saudara mendapat informasi bahwa Indonesia di tahun 2024, ini pertemuannya di tahun 2023 ya? Betul ya? Untuk tahun 2024 mendatang Haji Indonesia akan mendapatkan kuota tambahan? Betul?
“Betul,” jawab Dito.
Jaksa lantas mengonfirmasi apakah kuota tambahan yang akan diberikan kepada Indonesia sebanyak 20.000 jamaah. Menurut Dito, hal itu diumumkan Jokowi sehari setelah pertemuan.
“20.000 saat itu kuota tambahannya?,” tanya Jaksa.
“Itu kalau nggak salah diumumkan sehari setelah pertemuan. Itu kan ada rapat lanjutannya karena saat itu kalau tidak salah Menteri Agama tidak ada, itu diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri,” jawab Dito.
Jaksa kemudian menampilkan video pernyataan Presiden Joko Widodo yang diumumkan melalui channel YouTube Sekretariat Negara. Dalam video itu, Jokowi sempat menyinggung panjangnya antrean haji di Indonesia, bahkan ada yang harus menunggu 47 tahun.
“Dalam pertemuan dengan Kerajaan Arab Saudi… Saya menyampaikan apa adanya bahwa antrean haji di Indonesia sangat panjang bahkan ada yang harus menunggu 47 tahun. Sehingga Indonesia membutuhkan tambahan kuota haji. Dan alhamdulillah ditanggapi sangat positif dan kurang dari 12 jam komitmen tambahan kuota haji langsung diberikan paling tidak 20.000 untuk tahun depan,” kata Jokowi dalam video yang ditayangkan dalam persidangan.
“Betul,” kata Dito merespon.
Usai Jokowi memberikan keterangan tersebut, diakui Dito, Dewan Pembina Forum SATHU sekaligus Direktur Utama PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur sempat memastikan atas pernyataan Jokowi tersebut. Dito lantas membenarkan pernyataan Jokowi tersebut.
“Saya hanya menyampaikan iya, tapi pasti nanti selanjutnya teknisnya di Kementerian Agama,” kata Dito.
“Oke, teknisnya di Kementerian Agama. Yang Saudara sampaikan teknis Kementerian Agama itu nanti langsung di-reverse ke Menteri Agama, begitu maksudnya?,” tanya Jaksa.
