JAKARTA — Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, melayangkan kritik tajam terhadap aparat penegak hukum (APH) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait belum adanya perkembangan hukum yang jelas usai terseretnya nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dalam perkara judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Hari menyoroti sikap aparat dan parlemen yang dinilai seolah membiarkan persoalan tersebut tanpa kejelasan transparan kepada publik. Kritik ini mencuat menyusul munculnya nama Budi Arie dalam surat dakwaan persidangan pada 2025 lalu, di mana ia disebut menawarkan Adhi Kismanto untuk seleksi tenaga ahli serta memberikan atensi agar tetap diterima bekerja.
“Jadi pertanyaannya, mengapa Aparat Penegak Hukum (APH) dan DPR kok seperti membiarkan kasus Budi Arie dan kasus judi online ini. Ada apa sebenarnya?” ujar Hari dalam keterangan persnya yang diterima Holopis.com, Jumat (28/8/2026).
Selain mendesak APH untuk mendalami dan memberikan penjelasan terbuka agar tidak muncul persepsi adanya pihak yang kebal hukum, Hari juga mempertanyakan efektivitas dan keberadaan Panja Judi Online Komisi I DPR RI yang dibentuk pada 2025. Ia menyayangkan jika agenda parlemen tersebut berlalu tanpa hasil konkret yang bisa diakses masyarakat.
“Panja masih ada atau sudah bubar? Apa hasilnya, harus dilaporkan kepada masyarakat. Jangan hanya membuat panja tetapi tanpa kerja,” tegas Hari.
Di sisi lain, Hari turut menyoroti besarnya harta kekayaan Budi Arie berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2023 yang tercatat senilai sekitar Rp102,1 miliar.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa nilai kekayaan tersebut tidak serta-merta menjadi bukti keterkaitan dengan tindak pidana, melainkan memerlukan proses hukum transparan guna memisahkan dugaan perkara pidana dengan laporan kekayaan pejabat.
SDR menegaskan bahwa pemberantasan judi online tidak boleh hanya berhenti pada pemblokiran situs atau penangkapan pelaku di lapangan, melainkan harus mampu membongkar jaringan secara objektif, terbuka, dan berdasarkan bukti hukum yang sah.
“Jika ada dugaan keterlibatan pihak lain yang lebih besar, maka proses hukum harus mampu menjawabnya secara terbuka, objektif, dan berdasarkan bukti. Termasuk ketika nama seorang mantan menteri muncul dalam dokumen perkara,” pungkasnya.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!