Kogamti Ajak Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan: Sudah Sejauh Mana Rakyat Berdaulat?

“Rakyat bukan penonton, melainkan pemilik mandat kekuasaan,” tegas Zaki.

Supremasi Hukum Bagian dari Kedaulatan

Dalam forum yang sama, pakar hukum sekaligus aktivis dan pemerhati demokrasi, Alfred Fabika, memberikan perspektif mengenai hubungan antara supremasi hukum dan kedaulatan rakyat.

Alfred mengatakan, salah satu tantangan penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia adalah memastikan hukum ditegakkan secara adil dan tidak digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menghadapi kelompok tertentu atau masyarakat yang berada dalam posisi lemah.

Menurutnya, ketika hukum mulai mengikuti kehendak kekuasaan, persoalan yang muncul tidak hanya menyangkut keadilan, tetapi juga menyentuh aspek kedaulatan rakyat.

“Ketika hukum mulai mengikuti kehendak kekuasaan, yang terancam bukan hanya keadilan, tetapi juga kedaulatan rakyat,” tuturnya.

Alfred menekankan bahwa hukum tidak boleh diterapkan secara diskriminatif, yakni digunakan untuk menghukum pihak yang dianggap sebagai lawan sekaligus memberikan perlindungan kepada pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.

Ia menilai supremasi hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memastikan kedaulatan rakyat berjalan secara nyata.

“Negara yang berdaulat bukan hanya negara yang mampu membuat aturan, tetapi negara yang mampu memastikan aturan berlaku adil bagi semua,” tegas Alfred.

Generasi Muda dan Masa Depan Demokrasi

Rangkaian pandangan tersebut menempatkan generasi muda sebagai salah satu elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Kedaulatan rakyat tidak hanya bergantung pada proses elektoral, tetapi juga pada keberanian masyarakat untuk mengawasi, mengkritisi, dan memberikan koreksi terhadap jalannya kekuasaan.

Bagi Kogamti, refleksi 81 tahun kemerdekaan menjadi momentum untuk memastikan demokrasi tidak berhenti sebagai prosedur lima tahunan. Demokrasi harus tetap menjadi ruang bagi rakyat untuk menentukan arah bangsa sekaligus mengawasi mereka yang menerima mandat kekuasaan.

Pertanyaan “Sudah Sejauh Mana Kita Berdaulat?” pun menjadi refleksi bersama. Jawabannya tidak harus berhenti pada satu kesimpulan, tetapi dapat menjadi pengingat bahwa kemerdekaan membutuhkan partisipasi rakyat, demokrasi membutuhkan kontrol publik, dan kedaulatan membutuhkan keberanian untuk terus mempertanyakan jalannya kekuasaan.

Pada akhirnya, makna kemerdekaan tidak hanya terletak pada usia Republik Indonesia yang kini mencapai 81 tahun, tetapi juga pada sejauh mana rakyat benar-benar menjadi pemilik dan pengendali mandat kekuasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.