HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengingatkan agar program hunian terjangkau pemerintah tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk memborong unit demi kepentingan pribadi.
Hashim menilai pengawasan perlu diperketat, terutama terhadap hunian yang dibangun di lokasi strategis dan memiliki kualitas baik. Jika tidak diantisipasi sejak awal, unit hunian yang seharusnya ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berpotensi dikuasai segelintir orang.
Peringatan itu disampaikan Hashim dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Menurutnya, pengelola perlu memastikan setiap masyarakat yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hunian.
“Kita sudah (jadi) orang Indonesia lama. Jangan nanti ada oknum nakal. Karena pasti kita lihat nanti apalagi mutunya begitu bagus. Lokasi dan mutu bagus nanti nilai tanah dan nilai apartemen akan meningkat tajam. Nah, orang-orang kan tidak bodoh. Ya, so ini yang kita minta betul-betul diperhatikan ya. Jangan diborong,” ujar Hashim.
Jangan Sampai Beli Ratusan Unit Pakai Nama Orang Lain
Hashim secara khusus meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI serta pengelola hunian mengantisipasi praktik pembelian unit dengan menggunakan nama pihak lain.
Modusnya, kata dia, bisa saja dilakukan dengan membeli banyak unit tetapi kepemilikannya menggunakan nama sopir, pekerja rumah tangga, office boy, atau orang lain yang sebenarnya bukan penerima manfaat.
Ia mencontohkan, dari ribuan unit yang tersedia, jangan sampai satu pihak menguasai ratusan unit dengan cara tersebut.
“Dari 3.000 (unit), nanti orang tertentu beli 300 (unit), 500 (unit). Nanti titip siapa? Titip sopirnya. Atas nama sopirnya, atas nama office boy-nya. Kita akui ini sudah terjadi di sejarah Republik Indonesia,” jelasnya.
Karena itu, Hashim menekankan pentingnya pembatasan kepemilikan. Menurut dia, prinsipnya sederhana: satu orang yang memenuhi syarat mendapat satu hunian.
“Kita harus adil, satu pelanggan, satu peminat, satu apartemen,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena pemerintah tengah mendorong pembangunan hunian terjangkau di kawasan perkotaan. Salah satunya proyek hunian di Manggarai, Jakarta Selatan, yang dibangun di atas aset KAI dan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
