Merasa Dizalimi dan Difitnah, Konsultan Politik Bupati Gowa Ambil Langkah Hukum ke Polda Sulsel

MAKASSAR – Muhammad Basri, konsultan politik Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang, akhirnya mengambil langkah tegas. Didampingi oleh kuasa hukumnya, Adhi Bintang, pria yang akrab disapa Basri Kajang ini resmi melaporkan sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sulsel pada Rabu (19/8/2026) sore, dengan nomor laporan LP: STTLP/B/950/VIII/2026/SPKT/Polda Sulsel.

Laporan ini dilayangkan menyusul beredarnya tuduhan serius terkait dugaan perselingkuhan dan korupsi yang dilontarkan oleh seorang saksi berinisial Z dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

“Saya melaporkan dugaan pencemaran nama baik, kemudian kesaksian palsu. Pada prinsipnya, saya tidak ada masalah sebenarnya dengan apa yang dilakukan DPRD, itu di luar wilayah privasi saya,” ujar Basri saat menggelar konferensi pers di Makassar dikutip dari Antara, Kamis (20/8/2026).

Dampak Psikologis pada Anak

Basri meluapkan kekesalannya lantaran proses persidangan Pansus tersebut disiarkan secara langsung di media sosial hingga menyebar luas dan ditonton oleh anak-anaknya.

Menurutnya, kesaksian yang disampaikan saksi Z membuat anak-anaknya mengalami syok berat dan trauma, terlebih tuduhan tersebut disebarkan tanpa adanya bukti kuat.

Akibat insiden ini, mantan jurnalis tersebut harus membawa anak-anak mereka ke psikolog untuk pemulihan mental.

Ia menyebut anak-anaknya bahkan sempat enggan pergi ke sekolah karena khawatir akan menjadi korban perundungan (bullying).

“Saya kira ini adalah tindakan kekerasan verbal dan non-verbal secara tidak langsung yang menyerang mental anak saya. Dampaknya, saya harus membawa ke psikolog untuk diperiksa, dan mereka tidak mau pergi sekolah,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Ia menilai, lembaga legislatif sekelas DPRD Gowa seharusnya diisi oleh orang-orang terpelajar yang lebih cermat memperhitungkan dampak sosial apabila sebuah sidang disiarkan secara terbuka tanpa penyaringan yang matang.

Menolak Diadili di Luar Pengadilan

Terkait substansi tuduhan, Basri dengan tegas membantah seluruh spekulasi miring mengenai dirinya, termasuk tudingan perselingkuhan dan isu korupsi pengadaan seragam sekolah yang diungkit dalam rapat pansus tersebut.

“Selama ini saya diam. Saya baca di media sosial dipanggil Pansus DPRD Gowa. Menurut saya, sangat tidak substansial untuk saya hadiri. DPRD itu lembaga politik,” tegasnya.

Ia berpandangan bahwa segala bentuk tuduhan hukum harus diselesaikan melalui koridor yang tepat, bukan digiring menjadi opini publik di ruang politik.

“Seharusnya, kasus yang dituduhkan dimasukkan dulu ke ranah hukum, laporkan ke kepolisian dan diadili di pengadilan. Saya tidak mau diadili di luar pengadilan,” imbuhnya.

Khusus untuk tuduhan korupsi seragam sekolah, Basri menyatakan siap hadir kapan pun dipanggil oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Dorong Penyidik Bekerja Profesional

Sementara itu, Kuasa Hukum Basri, Adhi Bintang, menjelaskan bahwa pihaknya melaporkan dua poin utama, yakni dugaan keterangan palsu di bawah sumpah serta pencemaran nama baik.

Dari hasil penelusuran timnya, Adhi menyebut ada ketidaksesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang dipaparkan dalam forum pansus.