BIMA Nilai Pidato RAPBN 2027 Tegaskan Keberpihakan Prabowo kepada Rakyat

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ketua Umum Barisan Insan Muda Indonesia (BIMA) Syarief Hidayatullah menilai penyampaian RAPBN 2027 dan Nota Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan arah kebijakan anggaran yang semakin berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurut Syarief, penegasan Prabowo agar APBN tidak sekadar menjadi dokumen keuangan, melainkan instrumen yang menghasilkan manfaat nyata, menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Pidato Presiden Prabowo menunjukkan dengan sangat jelas bahwa anggaran negara tidak boleh berhenti sebagai angka-angka dalam dokumen keuangan. APBN harus hadir dan memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat. Ini menunjukkan keberpihakan Presiden kepada kepentingan masyarakat,” ujar Syarief Hidayatullah, Sabtu (15/8/2026).

Ia mengatakan keberpihakan tersebut tercermin dari sejumlah agenda yang menjadi prioritas dalam RAPBN 2027. Program tersebut mencakup penguatan kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur serta perumahan.
Selain itu, pemerintah juga menempatkan penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa hingga upaya mengurangi kemiskinan sebagai bagian dari prioritas anggaran.

“Penegasan Presiden bahwa setiap kebijakan anggaran harus memberikan dampak terhadap kepentingan rakyat merupakan komitmen untuk berbuat yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat. Ini yang harus kita lihat secara objektif,” katanya.

Implementasi Jadi Tantangan

Syarief menilai keberhasilan arah kebijakan tersebut nantinya sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Seluruh jajaran pemerintah dinilai perlu memastikan program yang telah dirancang benar-benar diterjemahkan secara konsisten hingga masyarakat.

Ia menyebut keberpihakan terhadap rakyat harus tercermin dalam program yang mampu meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan pekerjaan, memperkuat kemandirian ekonomi, dan membangun masa depan Indonesia.

“Tidak ada alasan bagi seluruh masyarakat untuk tidak mendukung arah kebijakan Presiden sepanjang orientasinya jelas untuk kepentingan rakyat, meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja, memperkuat kemandirian bangsa, dan membangun masa depan Indonesia,” tegas Syarief.

Meski demikian, Syarief menegaskan dukungan terhadap pemerintah tidak berarti masyarakat harus kehilangan fungsi pengawasan.

Menurutnya, kontrol publik justru diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran.

“Yang paling penting adalah kita bersama-sama mengawal agar semangat keberpihakan kepada rakyat yang disampaikan Presiden benar-benar diwujudkan dalam pelaksanaan program di lapangan,” pungkasnya.