Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan rapat tersebut membahas kondisi fiskal pemerintah daerah, termasuk evaluasi mengenai keberlanjutan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Bagi masyarakat yang menunggu kepastian kebijakan terkait PPPK, kehadiran wartawan di ruang rapat menjadi bagian dari upaya menyampaikan perkembangan pembahasan secara cepat dan akurat.
Karena itu, polemik ucapan Deddy memunculkan kritik bahwa sikap tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik.
Tak butuh waktu lama, nama Deddy Sitorus langsung menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial.
Warganet tidak hanya menyoroti ucapan “seperti sirkus”, tetapi juga kembali mengungkit sejumlah pernyataan kontroversial yang pernah dilontarkannya pada masa lalu.
Salah satu yang kembali ramai diperbincangkan adalah pernyataannya pada akhir 2024 saat membahas perbandingan tunjangan rumah anggota DPR dengan upah minimum pekerja.
Dalam sebuah tayangan televisi, Deddy menyebut perbandingan tersebut sebagai “sesat logika”.
Pada kesempatan yang sama, ia juga menggunakan istilah “rakyat jelata”, yang saat itu memicu kritik dari berbagai kalangan karena dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kembalinya pernyataan lama tersebut ke ruang publik membuat polemik semakin meluas.
Banyak warganet mengaitkan dua peristiwa itu sebagai bagian dari gaya komunikasi Deddy yang dinilai kerap memancing kontroversi.
Meski demikian, di balik berbagai polemik yang mengiringinya, Deddy memiliki rekam jejak panjang sebelum menjadi anggota DPR.
Lahir di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, ia menempuh pendidikan Sarjana Pertanian di Universitas Simalungun sebelum melanjutkan studi magister bidang Political Communication, Campaigning and Advocacy di Kingston University, Inggris.
Sebelum terjun ke politik praktis, Deddy aktif di berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional.
