“Dengan tambahan biaya segitu, seharusnya harga akhirnya masih wajar. Tapi ini dijual Rp20 ribu, bahkan ada yang Rp42 ribu per kilogram,” tegasnya.
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional juga menemukan harga beras fortifikasi di sejumlah wilayah mencapai Rp27 ribu per kilogram dan meminta dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan kesesuaian klaim kandungan gizi pada kemasan.
Amran menegaskan persoalan ini bukan hanya soal harga mahal, tetapi menyangkut tujuan utama program fortifikasi pangan.
Menurutnya, beras fortifikasi seharusnya menjadi instrumen untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tambahan asupan gizi, bukan menjadi komoditas dengan harga tinggi.
“Ini diperuntukkan bagi saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan gizi dan stunting. Tapi justru dijual sampai Rp42 ribu. Ini yang harus kita luruskan,” katanya.
Pemerintah melihat dugaan praktik tersebut berpotensi merugikan masyarakat karena konsumen membayar harga tinggi untuk produk yang klaim mutunya masih dipertanyakan.
Tak hanya soal kualitas dan harga, Mentan Amran juga mengungkap adanya potensi nilai penyimpangan yang sangat besar.
Berdasarkan perhitungan awal dari sampel yang telah diperiksa, potensi penyimpangan diperkirakan mencapai sekitar Rp71 triliun.
Namun angka tersebut masih berupa estimasi awal dan akan didalami melalui proses hukum.
“Ini baru sampel yang kami ambil. Potensinya sekitar Rp71 triliun. Ini masih asumsi awal dan akan kami tindak lanjuti sampai tuntas,” kata Amran.
Pemerintah menurut Amran akan memastikan tidak akan membiarkan produk yang melanggar aturan tetap beredar di pasar.
Mentan Amran telah memerintahkan jajarannya untuk mencabut izin edar produk yang terbukti tidak memenuhi ketentuan.
Selain itu, dugaan pelanggaran pidana akan diserahkan kepada Satgas Pangan untuk ditindaklanjuti.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!