Menurut Sudaryono, seluruh proses di BGN harus berjalan berdasarkan mekanisme resmi, bukan melalui hubungan pribadi atau jalur informal.
“Saya ingin penyelesaian masalah, saya ingin penyelesaian persoalan, follow up dan lain-lain dilaksanakan sesuai mekanisme sistem, jadi kita bukan lagi trust in person kemudian kita bicara di ruang-ruang yang remang-remang yang gelap, di private-private room di restoran, tapi segala sesuatu harus dibahas di ruang-ruang yang terang dan transparan dan dilihat orang,” jelasnya.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk menerapkan prinsip zero toleransi terhadap praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, maupun permainan dalam pengelolaan anggaran MBG.
“Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat, tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program,” ujar Sudaryono.
“Zero toleran untuk praktik-praktik korupsi dan hengki-pengki, dan copet-copetan sebagaimana barangkali ini yang paling dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia,” lanjutnya.
Sudaryono memastikan dirinya akan membuka ruang bagi kritik dan masukan dari seluruh pihak untuk memperbaiki pelaksanaan MBG.
“Kami mendengar, kami ingin lebih banyak mendengar, ingin kemudian lebih banyak menerima masukan dari semua, ada barangkali ditemukan hal-hal yang janggal, ada ide-ide baru dan lain-lain kami siap untuk menerima masukan dan menjadi bahan pertimbangan untuk kami mengambil sebuah keputusan,” pungkasnya.
