Amnesty International Kecam Pengesahan Revisi UU Polri: Karpet Merah Menuju Otoritarianisme

0 Shares
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Amnesty International Indonesia mengecam pengesahan Revisi Undang-Undang Polri yang dilakukan DPR RI bersama pemerintah pada Selasa 9 Juni 2026. Organisasi hak asasi manusia tersebut menilai proses pembentukan regulasi itu dilakukan secara tergesa-gesa, tidak transparan, dan mengabaikan partisipasi publik.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pengesahan revisi UU Polri merupakan bentuk arogansi DPR dan pemerintah karena dilakukan dalam waktu yang sangat singkat.

“Pengesahan revisi UU Polri hari ini patut dikecam karena dikerjakan secara ugal-ugalan oleh DPR dan Pemerintah,” kata Usman Hamid dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, proses legislasi berlangsung sangat cepat. Sejak DPR menetapkan revisi UU Polri sebagai RUU inisiatif pada 20 Mei 2026 hingga disahkan dalam rapat paripurna hanya berlangsung kurang dari satu bulan. Bahkan, pembahasannya hanya memakan waktu lima hari sejak pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada 4 Juni 2026.

Usman menilai proses tersebut mengabaikan hak konstitusional masyarakat untuk berpartisipasi secara bermakna dalam pembentukan undang-undang.

“Hak konstitusional warga negara atas partisipasi bermakna dalam merevisi UU Polri telah diabaikan secara sewenang-wenang,” ujarnya.

Ia juga menyoroti minimnya transparansi dalam proses pembahasan, mulai dari tidak terbukanya naskah akademik hingga draf RUU yang sulit diakses publik.

Menurut Amnesty International, pola legislasi tertutup tersebut mengulang praktik serupa yang sebelumnya terjadi dalam pembahasan revisi UU TNI, UU Cipta Kerja, hingga revisi UU KPK.

Selain proses pembahasannya, Amnesty juga mengkritik substansi revisi UU Polri yang dinilai membuka ruang semakin besarnya peran anggota Polri aktif di jabatan sipil tanpa harus mengundurkan diri dari institusi kepolisian.

“Pengesahan revisi UU Polri ini jelas merupakan karpet merah menuju otoritarianisme,” tegas Usman.

Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi merusak sistem merit Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus bertentangan dengan semangat Reformasi yang membatasi keterlibatan aparat keamanan dalam urusan sipil.

Menurut Amnesty, perluasan ruang bagi aparat keamanan menduduki jabatan sipil setelah sebelumnya diakomodasi dalam revisi UU TNI menunjukkan gejala penggunaan institusi pertahanan dan keamanan untuk menopang kekuasaan.

Usman juga menyoroti ketentuan yang dinilai mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang mensyaratkan aparat negara pensiun terlebih dahulu sebelum menduduki jabatan sipil.

Selain itu, revisi UU Polri dinilai gagal menjawab tuntutan publik terkait penguatan pengawasan terhadap institusi kepolisian. Amnesty menilai regulasi baru tersebut tidak memperkuat kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) secara substansial, khususnya dalam melakukan pengawasan langsung maupun pemberian sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum.

“Demi menjaga tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berlandaskan prinsip HAM, RUU Polri ini harus ditolak,” tegas Usman Hamid.

Sebagaimana diketahui, DPR RI dalam rapat paripurna pada Selasa (9/6/2026) resmi mengesahkan RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang.

Salah satu poin perubahan dalam regulasi tersebut adalah perpanjangan usia pensiun anggota Polri dari 58 tahun menjadi 60 tahun. Sementara untuk perwira tinggi bintang empat, tidak lagi diatur batas usia pensiun secara tegas selama masih dibutuhkan oleh Presiden.

Revisi UU Polri juga membuka peluang anggota Polri aktif menduduki jabatan di kementerian maupun lembaga negara tanpa harus mengundurkan diri dari institusi kepolisian.

“Legislasi baru ini pun gagal memperkuat peran Kompolnas secara substansial dalam mengawasi kepolisian, seperti pengawasan langsung dan penjatuhan sanksi kepada anggota Polri yang terlibat pelanggaran hukum,” pungkas Usman.

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Muhammad Ibnu Idris
Tim Penulis & Editor
Muhammad Ibnu Idris
Apresiasi untuk Muhammad Ibnu Idris

Menyukai tulisan ini? Dukung penulis agar dapat terus menghadirkan karya berkualitas.

Pembayaran via QRIS, GoPay, DANA, OVO & ShopeePay.
0 Shares

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama