JAKARTA, HOLOPIS.COM – Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Asep Saepudin Jahar menegaskan bahwa penguatan tata kelola kelembagaan menjadi fondasi penting dalam proses transformasi kampus menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) sekaligus memperkuat daya saing UIN Jakarta di tingkat global.
Hal tersebut disampaikan Asep saat melakukan audiensi dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, bersama tim kuasa hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Menurut Asep, berbagai langkah pembenahan tata kelola yang saat ini dilakukan menunjukkan perkembangan positif dan menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan institusi menghadapi tantangan pendidikan tinggi di masa mendatang.
“Penguatan tata kelola merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh proses kelembagaan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Hal ini menjadi modal penting dalam mendukung transformasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menuju PTNBH,” kata Asep Saepudin Jahar, Selasa (2/6/2026).
Selain penguatan tata kelola, UIN Jakarta juga terus melakukan penataan aset dan penyempurnaan regulasi guna memastikan seluruh proses kelembagaan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kuasa Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saleh menjelaskan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi Ombudsman terkait pengelolaan yayasan telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia mengatakan seluruh pihak telah membangun kesepahaman untuk mengedepankan kepentingan institusi, termasuk melalui perubahan akta yayasan yang kini telah memperoleh pengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum.
“Seluruh pihak terkait telah membangun kesepahaman bersama dengan mengedepankan kepentingan institusi. Perubahan akta yayasan juga telah memperoleh pengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi tata kelola kelembagaan ke depan,” ujar Saleh.
Dalam kesempatan tersebut, UIN Jakarta juga menyampaikan sejumlah usulan harmonisasi regulasi yang dinilai penting untuk memperkuat kepastian hukum bagi lembaga pendidikan di bawah Yayasan Syarif Hidayatullah sekaligus mengoptimalkan perlindungan aset negara.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyambut positif langkah yang dilakukan UIN Jakarta dalam memperkuat tata kelola kelembagaan dan pengelolaan aset.
Menurutnya, tata kelola yang profesional dan akuntabel menjadi syarat utama bagi perguruan tinggi untuk berkembang menjadi institusi pendidikan yang unggul dan berkelanjutan.
“UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki peran strategis dalam pengembangan keilmuan Islam, pendidikan tinggi, dan penguatan moderasi beragama. Karena itu, tata kelola kelembagaan dan aset harus terus diperkuat agar mampu mendukung transformasi institusi secara berkelanjutan,” tegas Nasaruddin Umar.
Menag juga menginstruksikan jajaran terkait di lingkungan Kementerian Agama, khususnya Biro Hukum dan Kerja Sama, untuk menindaklanjuti kebutuhan harmonisasi regulasi yang diperlukan guna memperkuat perlindungan aset negara dan kepastian hukum kelembagaan.
Di sisi lain, proses transformasi UIN Jakarta menuju PTNBH terus berjalan. Berbagai persyaratan administratif dan dokumen pendukung telah dipersiapkan melalui koordinasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian PANRB, Kementerian Hukum, dan Kementerian Keuangan.
Transformasi menuju PTNBH diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan UIN Jakarta, memperluas kerja sama akademik, memperkuat fleksibilitas pengelolaan perguruan tinggi, serta meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Dengan penguatan tata kelola, penataan aset yang lebih tertib, serta dukungan regulasi yang memadai, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta optimistis dapat menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang semakin unggul, modern, mandiri, dan kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.
