JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjawab kritik diplomat senior Dino Patti Djalal yang meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan rencana kunjungan luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto kepada publik.
Menurut Teddy, tidak semua agenda lawatan Presiden dapat diumumkan jauh hari sebelumnya karena situasi global yang berkembang sangat cepat dan sering kali menuntut respons diplomatik secara fleksibel.
Pernyataan tersebut disampaikan Teddy saat merespons usulan Dino Patti Djalal yang sebelumnya meminta Sekretariat Kabinet dan Kementerian Luar Negeri lebih terbuka dalam mengumumkan agenda kunjungan Presiden, bahkan hingga satu bulan sebelum keberangkatan.
“Perkembangan dunia global itu sangat dinamis hari per hari. Jadi ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara,” kata Teddy.
Ia menjelaskan bahwa dalam praktik diplomasi internasional, terdapat agenda-agenda resmi yang memang telah direncanakan sejak lama, seperti konferensi tingkat tinggi, pertemuan bilateral, maupun forum multilateral. Namun tidak sedikit pula agenda yang muncul karena perkembangan geopolitik, situasi keamanan, maupun kebutuhan strategis yang memerlukan keputusan cepat dari kepala negara.
Karena itu, Teddy menilai tidak realistis apabila seluruh agenda Presiden Prabowo Subianto harus diumumkan jauh hari sebelumnya kepada publik.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi jawaban atas kritik Dino yang menyoroti sejumlah kunjungan luar negeri Presiden Prabowo yang dinilai dilakukan tanpa informasi memadai kepada masyarakat.
Dalam pandangannya, transparansi tetap penting, namun harus diseimbangkan dengan kebutuhan diplomasi dan kepentingan nasional yang terkadang menuntut kerahasiaan hingga waktu tertentu.
Selain menjawab soal jadwal kunjungan, Teddy juga menegaskan bahwa penentuan pertemuan Presiden dengan kepala negara lain bukanlah keputusan administratif semata, melainkan bagian dari strategi diplomasi yang disusun berdasarkan prioritas nasional.
“Pertemuan dengan kepala negara lain di suatu event itu yang menentukan adalah Bapak Presiden dan juga saran dari Menteri Luar Negeri,” ujarnya.
Menurut Teddy, Presiden dan Menteri Luar Negeri memahami secara utuh pertemuan mana yang harus diprioritaskan, mana yang cukup dilakukan melalui sambungan telepon, serta mana yang perlu dipublikasikan atau justru dijaga dalam ruang diplomasi tertutup.
“Mana yang prioritas, mana pertemuan yang harus diutamakan, mana pertemuan yang bisa langsung ataupun cukup menggunakan telepon, mana pertemuan yang perlu diberitakan, mana yang tidak diberitakan,” tuturnya.
Teddy bahkan menyindir kritik yang mempertanyakan pola komunikasi diplomasi tersebut.
“Dan saya rasa semua diplomat hebat tahu itu. Jadi kurang elok rasanya kalau itu masih dipermasalahkan,” kata Teddy.
Pemerintah, lanjutnya, tetap membuka ruang terhadap berbagai masukan terkait tata kelola diplomasi Presiden. Namun ia menegaskan bahwa publik juga perlu melihat hasil konkret yang diperoleh dari setiap kunjungan luar negeri maupun komunikasi internasional yang dilakukan Presiden Prabowo.
“Ruang untuk setiap masukan tentu kita terima, tapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai,” pungkasnya.
