JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh dipahami hanya sebagai dokumen sejarah atau slogan yang diucapkan saat upacara kenegaraan. Menurutnya, Pancasila harus menjadi pedoman nyata dalam kehidupan berbangsa, termasuk dalam membangun sistem ekonomi nasional.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026).
“Pancasila bukan sekadar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekadar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita,” kata Prabowo.
Presiden menilai salah satu tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah memastikan pembangunan ekonomi benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk jujur melihat berbagai persoalan yang masih dihadapi negara.
Menurut Prabowo, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa dekade terakhir memang menunjukkan perkembangan yang positif. Namun, ia mempertanyakan apakah hasil pembangunan tersebut sudah dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.
“Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang,” ujarnya.
Prabowo mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam sangat besar. Mulai dari tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, nikel, batu bara, kelapa sawit, hingga berbagai komoditas pertanian strategis yang dibutuhkan dunia.
Selain itu, pemerintah juga berhasil memperkuat ketahanan pangan nasional hingga mencapai kondisi swasembada pangan di tengah banyak negara yang masih menghadapi krisis pangan.
Meski demikian, Presiden mengakui selama bertahun-tahun nilai tambah dari kekayaan alam Indonesia belum sepenuhnya dinikmati rakyat.
“Terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah dari sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri,” tegasnya.
Karena itu, Prabowo menyebut transformasi ekonomi menjadi tugas sejarah yang harus dijalankan pemerintah saat ini. Ia menegaskan komitmennya untuk membawa Indonesia menuju sistem ekonomi yang benar-benar berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
“Tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 adalah melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila,” katanya.
Prabowo kemudian menjelaskan bahwa ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang religius, berperikemanusiaan, dan memperkuat persatuan nasional. Menurutnya, kekayaan alam Indonesia harus dipandang sebagai anugerah Tuhan yang wajib dikelola secara bertanggung jawab demi kesejahteraan rakyat dan generasi mendatang.
“Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekadar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita,” ujarnya.
Dalam praktiknya, Presiden menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan harus menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan.
“Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya harus memperoleh gizi yang cukup,” tegas Prabowo.
Ia juga menyoroti pentingnya keberpihakan kepada petani dan nelayan sebagai kelompok strategis dalam menopang ketahanan pangan nasional. Petani, menurutnya, harus mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau dan distribusi yang tepat waktu, sementara nelayan harus memperoleh akses pasar yang adil serta dukungan pemberdayaan dari negara.
“Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa menjadi rakyat yang kuat,” pungkasnya.
