HOLOPIS.COM, JAKARTA – Di saat banyak negara mulai melonggarkan batas defisit fiskal demi menjaga ekonomi tetap bergerak, Indonesia justru memilih jalur berbeda.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan komitmennya menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sembari mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang kuat.
Strategi tersebut dinilai menjadi salah satu bukti ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dalam menghadapi tekanan ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, kombinasi disiplin fiskal dan pertumbuhan ekonomi menjadi modal penting Indonesia di tengah tren global yang justru menunjukkan arah sebaliknya.
“Anda bisa melihat banyak negara lain di luar sana, mereka tidak lagi mematuhi defisit fiskal di bawah 3%, namun mereka mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Jadi saya sangat berharap kombinasi ini menunjukkan kekuatan Indonesia,” ujar Suahasil, dikutip Holopis.com, Jumat (29/5/2026).
Suahasil menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan adaptive budget policy atau kebijakan anggaran yang adaptif untuk menjaga ketahanan fiskal nasional. Pendekatan ini dinilai berhasil menjaga fleksibilitas APBN sekaligus menopang kebutuhan pembangunan dan stabilitas ekonomi.
Salah satu langkah besar dilakukan pada awal 2025 saat Kemenkeu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi belanja negara. Pemerintah berhasil memangkas anggaran hampir 9 persen di berbagai lini birokrasi.
Kebijakan tersebut disebut berhasil menghemat anggaran hingga hampir Rp170 triliun tanpa mengganggu operasional pemerintahan.
Meski melakukan efisiensi besar-besaran, pemerintah tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di level 5,11 persen sepanjang 2025. Capaian itu menjadi sinyal bahwa pengetatan fiskal tidak selalu identik dengan perlambatan ekonomi.
Ke depan, pemerintah memastikan disiplin fiskal tetap menjadi prioritas utama. Untuk tahun 2026, defisit anggaran direncanakan berada di kisaran 2 persen. Sementara pada APBN 2027, pemerintah menargetkan defisit berada di rentang 1,8 persen hingga 2,4 persen sesuai arahan Presiden kepada DPR.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan strategi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Kapasitas fiskal akan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional, terutama melalui pembangunan infrastruktur dan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Kemenkeu juga mulai mentransformasi peran APBN agar lebih fokus pada penyediaan layanan publik dan perlindungan sosial. Sementara itu, investasi publik strategis nantinya akan dikelola melalui Danantara.
Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal, perlindungan masyarakat, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah.
