JAKARTA – Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPP DEM) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah konkret terkait dugaan penculikan empat jurnalis Indonesia oleh tentara Zionis Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Gaza.
Ketua Umum KPP DEM, Achmad Satryo Yudhantoko, mengatakan negara tidak boleh diam terhadap nasib para insan pers yang tengah menjalankan tugas jurnalistik di wilayah konflik.
“Kami turut prihatin kepada keluarga dari rekan-rekan kami yang di antaranya juga senior kami di lapangan. Kami mendorong agar Presiden dapat segera ambil sikap, dan memberikan keterangan kepada keluarga korban agar dapat lebih tenang menghadapi ujian yang sedang melanda,” ujar Satryo dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).
Menurut Satryo, terdapat empat jurnalis Indonesia yang dilaporkan berada dalam rombongan misi kemanusiaan tersebut, yakni jurnalis Republika Bambang Noroyono alias Abeng dan Thoudy Badai Rifan Billah, jurnalis iNews Rahendro Herubowo, serta jurnalis Tempo Andre Prasetyo Nugroho.
Ia mengungkapkan salah satu keluarga Bambang Noroyono sempat kehilangan kontak setelah jurnalis tersebut berada di kawasan konflik.
“Bang Abeng kabarnya juga sempat menyiapkan sebuah video untuk mengantisipasi jika hal-hal yang dikhawatirkannya terjadi. Jadi itu bisa menjadi titik awal pencarian kawan-kawan,” katanya.
Satryo menilai perlindungan terhadap jurnalis merupakan bagian penting dari komitmen negara dalam menjaga demokrasi dan hak asasi manusia.
“Presiden Prabowo kami harap dapat menyelamatkan kawan-kawan kami yang kabarnya diculik oleh tentara IDF Zionis Israel,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPP DEM, Nopri Agustian, menilai tindakan Israel kali ini menambah daftar persoalan kemanusiaan yang menyentuh langsung warga negara Indonesia.
“Ini sudah kedua kalinya Zionis Israel mengganggu misi perdamaian, dan langsung menyentuh keluarga kita warga negara Indonesia. Presiden seharusnya tidak tinggal diam,” ujarnya.
Nopri berharap pemerintah segera mengumumkan langkah diplomatik maupun kebijakan penyelamatan demi memastikan keselamatan para jurnalis Indonesia.
“Semoga dalam waktu dekat Presiden akan menyampaikan kebijakan yang akan diambil, demi rekan-rekan penjaga demokrasi dan juga hak-hak asasi manusia,” pungkasnya.
