JAKARTA – Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menyatakan dukungannya terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaan KDMP tidak melenceng dari konsep dasar koperasi dan justru menjadi pesaing usaha kecil milik masyarakat.
Menurut Habib Syakur, KDMP seharusnya hadir sebagai penguat ekonomi desa melalui fungsi agregasi dan distribusi, bukan berubah menjadi warung kelontong atau minimarket yang menjual barang secara langsung kepada masyarakat.
“KDMP harus hadir untuk menjadi agregasi UMKM masyarakat, bukan malah menjadi pesaing bisnis rakyat karena ikut memperdagangkan kebutuhan pokok yang selama ini juga dijual warung-warung kecil,” kata Habib Syakur dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).
Ia menjelaskan, konsep koperasi sejatinya dibangun untuk memperkuat rantai pasok dan distribusi barang agar kesejahteraan masyarakat meningkat secara kolektif.
Menurutnya, KDMP idealnya menjadi penyedia barang dan pusat distribusi yang menopang kebutuhan ekonomi masyarakat desa.
“KDMP itu mestinya menjaga rantai pasok kebutuhan pangan manusia, pangan ternak, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perikanan, sampai memastikan harga barang tetap sesuai HET. Jadi perannya menopang ekonomi rakyat, bukan head to head dengan toko masyarakat,” ujarnya.
Habib Syakur menilai jika KDMP justru beroperasi seperti toko retail biasa, maka keberadaannya berpotensi mematikan warung kecil dan UMKM lokal yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi desa.
“Sebab sekarang kecenderungannya malah jadi warung kelontong. Kalau ini dibiarkan, pasar warung dan toko masyarakat bisa rusak,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap implementasi KDMP agar tetap sesuai dengan visi awal Presiden Prabowo dalam membangun ekonomi kerakyatan berbasis koperasi.
Menurut Habib Syakur, semangat koperasi yang diwariskan para pendiri bangsa harus tetap dijaga agar koperasi benar-benar menjadi alat kesejahteraan rakyat, bukan justru menciptakan persaingan baru di tingkat bawah.
“Jangan sampai niat baik Presiden untuk memperkuat desa malah diterjemahkan menjadi model bisnis yang menekan rakyat kecil. Ruh koperasi itu gotong royong dan memperkuat masyarakat, bukan mengambil pasar masyarakat,” pungkasnya.
