HOLOPIS.COM, JAKARTA – Polemik dalam ajang Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat terus menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial. Perdebatan soal keputusan dewan juri dalam babak final memicu berbagai reaksi dari masyarakat hingga tokoh politik nasional.
Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian turut menyoroti persoalan tersebut. Ia mengapresiasi langkah cepat pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI yang menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara (MC) dalam perlombaan tersebut.
Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Kawendra memberikan apresiasi kepada Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman atas respons cepat terhadap polemik yang berkembang.
“Apreasiasi untuk Pimpinan MPR, Abcandra Akbar yang telah mendorong penonaktifan Dewan Juri, serta MC dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalbar yang menjadi Polemik beberapa waktu ini,” tulis Kawendra, Selasa (12/5/26).
Kawendra juga menilai peserta dari SMAN 1 Pontianak sebenarnya telah memberikan jawaban yang benar lebih dahulu dalam salah satu sesi final. Namun, menurutnya, jawaban tersebut justru dianulir oleh dewan juri.
“Harus fair kita akui, bahwa adik-adik dari SMAN 1 Pontianak sudah memberikan jawaban yang benar terlebih lebih dulu. Tapi malah dianulir oleh Dewan Juri,” lanjutnya.
Sebagai bentuk dukungan moral kepada para peserta, Kawendra mengaku telah meminta Ketua DPW Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Kalimantan Barat untuk berkoordinasi dengan tim SMAN 1 Pontianak guna memberikan hadiah apresiasi.
“Untuk itu saya telah meminta Ketua DPW Gekrafs Kalbar agar berkoordinasi dengan para peserta LCC dari SMAN 1 Pontianak, untuk memberikan hadiah apresiasi bagi mereka. Karena mereka adalah generasi penerus yang harus dijaga terus optimismenya,” ujarnya.
Sebelumnya, polemik LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat ramai diperbincangkan warganet setelah muncul dugaan ketidaksesuaian penilaian dalam babak final. Banyak pengguna media sosial menilai keputusan juri tidak sesuai dengan jawaban peserta yang dianggap benar, sehingga memicu kritik luas dari masyarakat.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik dan diharapkan menjadi evaluasi agar pelaksanaan kompetisi pendidikan di masa mendatang bisa berjalan lebih transparan dan adil.
