SOLO, HOLOPIS.COM – Mampu produksi 280 juta telur per hari, peternak mengeluh serapan MBG hanya 1 persen, stok menumpuk, harga anjlok dan kebijakan dinilai gagal.
Industri perunggasan nasional saat ini tengah menghadapi kondisi yang tidak seimbang.
Di satu sisi, Indonesia telah dinyatakan mampu mencapai swasembada telur dengan produksi yang mencapai sekitar 280 juta butir per hari.
Namun di sisi lain, penyerapan pasar melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan menjadi penopang justru masih sangat rendah, hanya sekitar 1 persen.
Kondisi tersebut disampaikan oleh Presidium Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Petelur Nasional, Yudianto Yosgiarso, usai mengikuti Rembug Nasional Peternak Petelur Rakyat Indonesia yang digelar di Kota Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 2 Mei 2026.
Menurut Yudianto, situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara besarnya produksi dan lemahnya serapan di lapangan.
Ia menegaskan bahwa secara kapasitas, produksi telur nasional sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Produksi kita sudah sangat mencukupi, bahkan berlebih. Tetapi persoalannya, serapan dari program MBG masih sangat rendah, baru sekitar satu persen. Ini yang membuat keseimbangan pasar terganggu,” ujarnya.
Di lapangan, kondisi tersebut langsung berdampak pada harga telur di tingkat peternak yang terus tertekan.
Sementara itu, biaya produksi justru tidak menunjukkan penurunan, terutama pada komponen pakan dan jagung yang terus meningkat.
Hal senada disampaikan oleh Pengurus PINSAR Petelur Nasional, Suwardi, yang menilai bahwa harapan peternak terhadap program MBG sejauh ini belum terwujud secara optimal.
Ia menjelaskan, program yang semula diharapkan mampu menjadi salah satu penyerap utama produksi telur nasional justru belum berjalan sesuai ekspektasi.
“Serapan MBG saat ini masih sangat rendah, sekitar satu persen saja. Padahal kami berharap program ini bisa menjadi salah satu penyangga utama bagi stabilitas harga telur,” kata Suwardi.
Lebih jauh, ia menambahkan bahwa kondisi pasar semakin tertekan karena daya beli masyarakat juga mengalami pelemahan.
Akibatnya, konsumsi rumah tangga ikut menurun dan membuat stok telur di pasaran semakin menumpuk.
Ketidakseimbangan antara produksi dan serapan itu akhirnya berdampak langsung pada harga di tingkat peternak.
Saat ini, harga telur tercatat turun dari sekitar Rp26.500 menjadi sekitar Rp21.000 per kilogram.
Di sisi lain, biaya produksi justru meningkat.
Harga pakan dan jagung, misalnya, berada di kisaran Rp6.700 hingga Rp7.100 per kilogram, sehingga margin keuntungan peternak semakin tergerus.
“Posisinya menjadi sangat berat. Harga jual turun, sementara biaya produksi naik. Ini membuat banyak peternak rakyat berada dalam tekanan,” ujar Suwardi.
Melihat kondisi tersebut, para peternak mendorong agar pemerintah melakukan langkah cepat untuk memperkuat serapan program MBG.
Salah satu usulan yang mengemuka adalah peningkatan frekuensi konsumsi telur dalam program tersebut menjadi dua hingga tiga kali dalam seminggu.
Menurut mereka, langkah ini tidak hanya akan membantu menjaga harga di tingkat peternak, tetapi juga memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak sekolah.
Selain persoalan serapan, peternak juga menyoroti masalah distribusi yang dinilai belum merata.
Mereka menegaskan bahwa Indonesia sebenarnya tidak membutuhkan impor telur karena produksi dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan nasional.
“Yang menjadi persoalan bukan produksi, tetapi distribusi. Kalau ini dibenahi, maka surplus bisa terserap tanpa harus ada impor,” tegas Suwardi.
Ia menambahkan, diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghubungkan wilayah surplus dengan wilayah yang masih kekurangan pasokan.
Ekosistem Perunggasan
Sementara itu, Yudianto Yosgiarso menegaskan, swasembada pangan tidak hanya berbicara soal angka produksi, tetapi juga soal keberlanjutan peternak rakyat sebagai pelaku utama.
Ia menilai, ekosistem perunggasan harus ditata ulang secara menyeluruh agar tidak terjadi ketimpangan yang terus berulang.
“Ketahanan pangan itu bukan hanya soal produksi, tetapi juga siapa yang dilindungi. Dan dalam hal ini, peternak rakyat harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Para peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar kondisi kelebihan produksi tidak terus menekan harga dan mengancam keberlangsungan usaha peternak rakyat di seluruh Indonesia.
