HOLOPIS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya delapan potensi korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah dengan anggaran jumbo.
Temuan tersebut tercantum dalam laporan tahunan 2025 Direktorat Monitoring KPK. Dalam laporan itu disebutkan bahwa besarnya anggaran program MBG yang melonjak dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp171 triliun pada 2026 belum diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai.
“Besarnya skala program dan anggaran tersebut belum diimbangi dengan kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga menimbulkan risiko akuntabilitas, konflik kepentingan, inefisiensi, serta potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya,” demikian isi laporan tersebut.
Delapan Titik Rawan Korupsi
KPK merinci sejumlah celah yang berpotensi memicu praktik korupsi. Di antaranya, regulasi yang belum kuat, mekanisme birokrasi yang panjang, hingga lemahnya transparansi dalam pelaksanaan program.
Pendekatan yang terlalu terpusat juga dinilai berisiko mengurangi peran pemerintah daerah dalam pengawasan. Selain itu, potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) turut menjadi sorotan.
Masalah lain yang tak kalah penting adalah belum optimalnya pengawasan keamanan pangan. Beberapa dapur bahkan dilaporkan belum memenuhi standar, sehingga berpotensi membahayakan penerima manfaat.
Sebagai langkah perbaikan, KPK memberikan tujuh rekomendasi penting kepada pemerintah. Salah satunya adalah penyusunan regulasi yang lebih kuat, minimal setingkat Peraturan Presiden, untuk mengatur pelaksanaan program secara menyeluruh.
KPK juga meminta evaluasi mekanisme distribusi bantuan agar tidak membuka peluang praktik rente dan memastikan anggaran benar-benar sampai ke masyarakat.
Selain itu, KPK mendorong peningkatan transparansi, penguatan peran pemerintah daerah, serta pelibatan dinas kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan keamanan pangan.
Pentingnya Indikator Keberhasilan
KPK juga menekankan perlunya indikator keberhasilan yang jelas dan terukur dalam program MBG. Hingga saat ini, belum ada ukuran pasti untuk menilai efektivitas program, baik dalam jangka pendek maupun panjang.
Pengukuran awal (baseline) juga dinilai penting sebagai dasar evaluasi agar program dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
Dengan berbagai catatan tersebut, KPK berharap program MBG tetap dapat berjalan efektif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
