JAKARTA, HOLOPIS.COM – Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin menanggapi pernyataan Saiful Mujani yang disampaikan dalam sebuah forum diskusi publik di Jakarta pada akhir pekan ini. Di mana pengamat sekaligus bos lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tersebut menyarankan agar masyarakat menggulingkan Prabowo Subianto sebagai Presiden jika tidak bisa lagi dinasehati.
Menurut Hasanuddin, apa yang dinarasikan oleh Saiful Mujani tersebut tak perlu untuk diikuti. Bahkan dirinya yang merupakan aktivis 98 pun tak sependapat dengan apa yang dinarasikan oleh Guru Besar Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.
“Kami dengan tegas menolak ajakan tersebut karena tidak memiliki dasar yang kuat, baik secara politik maupun konstitusional,” kata Hasanuddin dalam siaran persnya yang diterima Holopis.com, Rabu (8/4/2026).
Bagi dirinya, penggulingan kepemimpinan sebaiknya dilakukan dengan mekanisme yang benar. Di mana ada saluran yang tepat untuk mencabut mandat seseorang sebagai Presiden dan menggantinya dengan sosok lain. Baik dari tingkat MPR RI maupun pemilihan umum. Sementara seruan untuk penggulingan kepemimpinan di luar itu justru akan memicu banyak ketidakbaikan.
“Dalam sistem demokrasi yang berlandaskan hukum seperti Indonesia, pergantian kepemimpinan harus dilakukan melalui mekanisme yang sah, bukan melalui seruan yang berpotensi menimbulkan instabilitas,” tuturnya.
Lebih lanjut, apa yang dilakukan oleh Saiful Mujani dan sejumlah pengamat politik lainnya, seperti Islah Bahrawi, hingga Feri Amsari dalam forum halal bihalal tersebut, menurut Hasanuddin tidak serta merta bisa dianggap sebagai kebebasan demokrasi.
“Kami juga menilai bahwa ajakan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai bagian dari kebebasan demokratis. Hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat memang dijamin oleh konstitusi, namun kebebasan tersebut memiliki batas, yakni tidak boleh mengarah pada tindakan yang merusak tatanan demokrasi itu sendiri,” tandas Hasanuddin.
Bahkan lebih dari itu, apa yang dilakukan Saiful Mujani dan konco-konconya itu justru bisa dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dipahami oleh Hasanuddin.
“Mengajak untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah di luar mekanisme konstitusi bukanlah ekspresi demokrasi, melainkan bentuk penyimpangan dari prinsip demokrasi,” sambungnya.
Lebih jauh, SIAGA 98 berpandangan bahwa pernyataan tersebut bukanlah bentuk kritik yang sehat. Kritik dalam demokrasi seharusnya bersifat konstruktif, berbasis data, serta bertujuan memperbaiki kebijakan, bukan justru memprovokasi perpecahan atau delegitimasi pemerintahan yang sah. Kritik yang sehat memperkuat demokrasi, sedangkan narasi provokatif justru melemahkannya.
Terlebih di tengah situasi global yang tidak menentu, khususnya krisis di kawasan Timur Tengah yang berpotensi berdampak pada ekonomi dan stabilitas dunia, Indonesia justru membutuhkan persatuan nasional yang kokoh.
“Dalam kondisi seperti ini, energi bangsa seharusnya difokuskan pada penguatan ketahanan nasional, stabilitas ekonomi, serta solidaritas sosial, bukan pada konflik politik yang tidak produktif,” tukasnya.
Terakhir, Hasanuddin menyampaikan bahwa pihaknya masih percaya bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto masih sangat bisa diharapkan untuk perbaikan bangsa dan negara, sekaligus menghadapi tantangan global yang tengah sangat tidak menentu seperti saat ini.
“Kami meyakini bahwa Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto saat ini memiliki kapasitas dan pengalaman untuk menghadapi dinamika global tersebut, asalkan seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan tidak terjebak dalam narasi yang memecah belah,” tegas Hasanuddin.
Hanya saja ia mengingatkan bahwa positivity semacam itu hanya bisa dilalui jika seluruh elemen bangsa Indonesia bersatu padu dan bergotong-royong.
“Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap kritis, namun dalam koridor konstitusi, serta bersama-sama menjaga keutuhan bangsa dan negara,” pungkasnya.
