HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah resmi meluncurkan Buku Saku “0%, Penerima Manfaat dan Penerima Kesejahteraan” sebagai langkah memperkuat transparansi dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Peluncuran ini menjadi bagian dari strategi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan transformasi kebijakan untuk menghapus kemiskinan ekstrem secara bertahap di Indonesia.
Kepala Kantor Staf Presiden, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa buku saku ini bukan sekadar daftar program bantuan, melainkan panduan praktis bagi masyarakat untuk memahami hak dan cara mengakses dukungan pemerintah.
“Peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Presiden Prabowo untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas sekaligus menyampaikan kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami. Buku ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mengakses berbagai dukungan pemerintah,” ujar Qodari, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, buku ini merangkum berbagai program bantuan lintas sektor dalam satu sistem yang terintegrasi, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi.
Pemerintah juga mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai basis data utama agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
“Semua bantuan sosial itu sebetulnya dasarnya adalah data. Makanya datanya diperbaiki. Dengan DTSEN, kita memastikan bantuan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” jelasnya.
Dengan sistem ini, pemerintah berupaya mengurangi kesalahan penyaluran, baik inclusion error maupun exclusion error, sekaligus meningkatkan efisiensi program kesejahteraan.
Qodari menegaskan bahwa pendekatan pemerintah kini tidak lagi parsial, melainkan menyeluruh dan berkelanjutan. Negara hadir di setiap fase kehidupan masyarakat, mulai dari masa kandungan hingga usia lanjut.
“Kesejahteraan bukan bantuan sesaat, melainkan dukungan yang berkelanjutan sepanjang hayat. Negara tidak hanya hadir saat rakyat menghadapi kesulitan, tetapi juga memastikan rakyat tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, bekerja secara mandiri, hingga hidup sejahtera di masa tua,” ujarnya.
Melalui buku ini, pemerintah berharap tidak ada lagi masyarakat yang berhak namun tidak menerima bantuan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan secara merata.
