HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah memastikan anggaran pendidikan tidak mengalami pemangkasan. Sebaliknya, sektor ini justru diperkuat melalui berbagai program strategis, seperti revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hanya bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.
“Program revitalisasi sekolah dan Sekolah Rakyat bukan hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga memberikan multiplier effect terhadap perekonomian,” ujar Qodari dalam konferensi pers, Rabu (25/3/2026).
Menurutnya, keberlanjutan kedua program tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat anggaran pendidikan, bukan menguranginya. Hal ini sekaligus menjawab kekhawatiran publik terkait isu pemotongan anggaran di sektor pendidikan.
Sepanjang 2025, program revitalisasi sekolah mencatat capaian signifikan dengan menyasar 16.167 satuan pendidikan.
Angka ini bahkan melampaui target awal sebanyak 10.000 sekolah, setelah Presiden Prabowo Subianto menambah alokasi untuk sekitar 6.000 sekolah tambahan.
Memasuki 2026, progres pembangunan terus berjalan. Hingga pertengahan Maret, sebanyak 16.062 sekolah telah rampung direvitalisasi, sementara sisanya masih dalam tahap penyelesaian.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pembangunan Sekolah Rakyat sebagai solusi untuk memperluas akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini menargetkan kelompok desil 1 dan 2 atau 20 persen masyarakat terbawah.
Tak hanya berdampak pada pendidikan, proyek ini juga membuka peluang kerja dalam jumlah besar. Pada tahap kedua pembangunan, diperkirakan akan menyerap sekitar 58.000 tenaga konstruksi dan didukung lebih dari 5.200 tenaga pendidik.
Setiap Sekolah Rakyat dirancang mampu menampung hingga 1.080 siswa per tahun. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 sekolah hingga 2029, yang berpotensi menjangkau sekitar 540.000 siswa kurang mampu setiap tahun.
Saat ini, pembangunan tahap kedua telah mencakup 104 lokasi di seluruh Indonesia, mulai dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, hingga Papua.
Dengan langkah ini, pemerintah tidak hanya memperkuat sektor pendidikan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
