Aturan WFH Pasca Lebaran Tak Berlaku Untuk Pelayanan Sektor Publik

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Pemerintah dipastikan bakal merealisasikan pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pasca lebaran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mempersiapkan aturan detail jelang penerapan kebijakan WFH.

"(Aturan) WFH akan didetailkan. Tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan," kata Airlangga dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (21/3).

Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan itu berlaku bagi ASN dan sebatas himbauan bagi sektor swasta. Kendati demikian, aturan tersebut tidak berlaku bagi pelayanan publik.

"Untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik," ujarnya.

Airlangga menegaskan kebijakan WFH hanya akan berlaku satu hari dalam sepekan.

Ia menambahkan pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan implementasi berjalan efektif.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kabinet Merah Putih menyiapkan berbagai langkah antisipasi apabila krisis energi global berdampak pada Indonesia.

Salah satu opsi yang mulai dikaji adalah penerapan Work from Home (WFH) serta pengurangan hari kerja guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026). Ia menyoroti perkembangan situasi geopolitik di kawasan Eropa dan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi harga energi dunia.

Menurutnya, lonjakan harga energi dapat berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi dalam negeri, terutama harga bahan bakar yang pada akhirnya bisa memicu kenaikan harga pangan.

“Kita menghadapi perkembangan global di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Hal ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan memengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa memengaruhi harga makanan,” ujar Prabowo.

Meski pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas, terutama di sektor ketahanan pangan, Presiden menegaskan pentingnya langkah antisipatif sejak dini.

Ia menilai penghematan konsumsi BBM harus menjadi perhatian bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Indonesia tidak boleh merasa terlalu aman tanpa menyiapkan langkah pengendalian yang tepat.

“Tapi tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Artinya, kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apa pun yang terjadi kita aman,” tegasnya.