HOLOPIS.COM, JAKARTA – Indonesia yang menguasai 42 persen cadangan nikel dunia dan menyumbang lebih dari 60 persen pangsa pasar global diminta mengubah strategi pengelolaan nikel agar menjadi pengendali harga, bukan hanya sebagai pengikut harga (price taker).
Lembaga Transisi Bersih dalam laporannya berjudul “Strategi Mengontrol Nikel: dari Price Taker ke Price Maker” mengungkapkan, derasnya arus investasi dan ekspansi produksi nikel Indonesia yang tidak terkendali justru menekan harga nikel dunia dan berdampak pada merosotnya nilai ekspor nasional.
“Selama ini Indonesia justru membanjiri pasar dengan produksi berlebihan, sehingga harga nikel jatuh dan nilai tambah nasional hilang. Padahal, secara ekonomi, Indonesia punya daya untuk mengatur pasar,” kata Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Transisi Bersih merekomendasikan strategi ‘kontrol dan manfaatkan’ (KM) yang berpotensi mengerek harga nikel dunia hingga dua kali lipat ke kisaran 26-36 ribu Dolar AS per metrik ton dalam tiga hingga lima tahun ke depan. Jika diterapkan mulai 2026, Indonesia berpotensi memperoleh tambahan pendapatan mencapai Rp 369 triliun per tahun pada periode 2028-2030.
Empat Langkah Strategis
Transisi Bersih merekkomendasi empat langkah strategis. Pertama, memperketat kuota produksi dengan menetapkan batasan produksi selama 3-5 tahun untuk menghilangkan surplus global dan menaikkan harga.
Kedua, menerapkan pajak ekspor progresif 10-35 persen yang disesuaikan dengan pergerakan harga nikel dunia untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendorong penguatan industri hilir domestik.
Ketiga, menghapus insentif fiskal dengan mencabut fasilitas tax holiday dan tax allowance bagi proyek smelter baru. Keempat, meningkatkan standar environmental, social, and governance (ESG) agar pengelolaan nikel berkelanjutan.
“Strategi ini bukan sekadar soal angka, tapi tentang menjalankan amanat UUD 1945 untuk memanfaatkan sumber daya alam sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan,” ujar Abdurrahman.
Untuk jangka panjang, Transisi Bersih mendorong pembentukan Organization of Nickel Exporting Countries (ONEC) bersama negara produsen lain seperti Australia, Brasil, dan Filipina untuk mengkoordinasikan volume produksi global.
Ketergantungan pada China
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan Indonesia belum bisa menjadi pengendali harga nikel karena China menjadi pembeli tunggal yang dominan (monopsoni). Kebijakan hilirisasi nikel saat ini tidak diimbangi kebijakan industrialisasi yang tepat sehingga produk olahan primer diekspor karena sektor industri midstream tidak berkembang.
Bhima menyarankan Indonesia mencari pembeli alternatif dengan memanfaatkan BUMN. “Kita butuh ganti pemain (pembeli) nikel, siapa? BUMN harusnya jadi champion. Nikel kita bisa diserap oleh BUMN seperti Krakatau Steel dan Inalum, termasuk PLN untuk membangun battery energy storage (BESS),” katanya.
Data Pendukung :
– Cadangan nikel Indonesia: 42 persen dari cadangan dunia
– Pangsa pasar global: Lebih dari 60 persen
– Target harga nikel: 26-36 ribu Dolar AS per metrik ton (2028-2030)
– Potensi tambahan pendapatan: Rp 369 triliun per tahun
– Pajak ekspor yang direkomendasikan: 10-35 persen (progresif)
– Periode kuota produksi: 3-5 tahun
