AS Culik Maduro, DPR Wanti-wanti Dampak Geopolitik dan Minyak Global

37 Shares

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah RI diingatkan wajib menentang tindakan Amerika Serikat (AS) yang menyerang Venezuela dan menculik Presiden Nicolas Maduro. Cara AS itu sebagai Tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum internasioal.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan landasan sikap Indonesia sudah jelas bahwa Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) wajib menentang tindakan AS.

- Advertisement -

“Landasan sikap Indonesia sudah sangat jelas dan tegas, yaitu mendukung kemerdekaan setiap bangsa dan menolak pelanggaran kedaulatan, sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945,” kata Hasanuddin dalam keterangannya, di Jakarta dikutip pada Senin, (5/1/2026).

Menurut dia, Indonesia melalui perwakilan tetapnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mesti bisa mendesak dengan mendorong penyelesaian sesuai hukum internasional. PBB harus bersikap dan menjalankan mekanisme penyelesaian.

- Advertisement -

Dia menyebut Indonesia juga dalam posisi mendorong PBB jalakan perannya untuk bisa menyelesaikan konflik global secara beradab, adil, dan berbasis hukum.

“Inilah perwujudan nyata dari politik luar negeri bebas aktif yang selama ini kita junjung,” ujar politikus PDIP itu.

Lebih lanjut, dia menyampaikan status Venezuela sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Dengan demikian, penangkapan Presiden Venezuela Maduro bisa menimbulkan gejolak geopolitik dan fluktuasi pasar minyak global.

Hasanuddin mengingatkan Pemerintah Indonesia juga harus waspada terhadap dampak ekonomi global.

“Khususnya potensi lonjakan harga minyak, dan menyiapkan skenario mitigasi guna menjaga kesehatan fiskal APBN serta stabilitas ekonomi nasional,” kata dia.

Kemudian, ia menambahkan Tindakan AS yang menyerang Venezuela lalu menculik Presidennya bisa beri pelajaran strategis bagi Indonesia. Dia menyoroti gampangnya pasukan AS melakukan penangkapan terhadap seorang presiden di ibu kota negara.

“Ini menunjukkan adanya runtuhnya dukungan politik publik serta rendahnya kesiagaan pertahanan, atau bahkan indikasi pembiaran dari unsur militer di negara tersebut,” jelas Hasanuddin.

- Advertisement -
Ikuti kami di Google News lalu klik ikon bintang. Atau kamu juga bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapat update 10 berita pilihan redaksi dan breaking news.
37 Shares
💬 Memuat kolom komentar Facebook...
Cloud Startup - Bikin Website Kamu Makin Ngebut

Berita Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru