HOLOPIS.COM, JAKARTA – Seorang pejabat senior Hamas menyatakan bahwa faksi-faksi Palestina di Gaza telah memberikan persetujuan awal terhadap kemungkinan kehadiran pasukan internasional di wilayah tersebut. Namun, persetujuan itu disertai syarat ketat, yakni mandat pasukan hanya sebatas memantau gencatan senjata dan menjaga kehadiran di sepanjang perbatasan guna memisahkan kedua belah pihak.
“Peran pasukan tersebut harus tetap terbatas, jelas, dan disepakati, serta tidak boleh mengganggu proses pengambilan keputusan nasional Palestina,” ujar anggota Biro Politik Hamas, Husam Badran, dikutip Holopis.com, Jum’at (12/12).
Badran menjelaskan bahwa sebagian besar negara yang membahas gagasan penempatan pasukan internasional tersebut menekankan pentingnya persetujuan Palestina sebelum langkah apa pun diambil. Ia juga merujuk pada Pasukan Stabilisasi Internasional, sebuah pasukan multinasional yang diusulkan sebagai bagian dari rencana perdamaian yang lebih luas dan tercantum dalam resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada November lalu.
Ia menegaskan bahwa implementasi kesepakatan yang ada tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Palestina. Dalam konteks ini, Badran kembali menolak wacana pelucutan senjata kelompok perlawanan.
“Pembicaraan apa pun tentang pelucutan senjata perlawanan akan ditolak,” tegasnya.
Menurut Badran, rakyat Palestina saat ini masih hidup di bawah pendudukan, sehingga perlawanan dianggap sebagai hal yang wajar. Selain itu, ia menyebut bahwa prioritas utama masyarakat Palestina adalah rekonstruksi Gaza agar warga dapat kembali hidup dalam kondisi yang layak.
“Rakyat Palestina hidup di bawah pendudukan, dan wajar bagi mereka untuk melawan dengan segala cara yang tersedia,” katanya.
Terkait fase kedua kesepakatan gencatan senjata, Badran menyatakan bahwa tahap tersebut harus mencakup penarikan pasukan Israel secara jelas, pembukaan cakrawala politik, serta pembahasan serius mengenai pembentukan negara Palestina.
