Menurutnya, isu logistik tidak bisa dijadikan alasan bagi Indonesia untuk membuka kembali keran impor, yang sejatinya telah ditutup total oleh Presiden Prabowo Subianto pada Januari 2025 lalu.
“Masalah logistik memang ada, tapi itu bukan alasan untuk kembali membuka pintu impor dan menghancurkan harga gabah petani Jawa, Sumatera, dan Sulawesi,” katanya.
“Swasembada bukan berarti setiap pulau harus jadi lumbung padi, tetapi setiap warga negara berhak mendapatkan beras dengan harga wajar dari produksi bangsanya sendiri,” tegas Nina menambahkan.
Indonesia, kata dia, kini disebut sebagai negara besar yang berhasil meningkatkan produksi beras ke titik tertinggi sepanjang sejarah. Kondisi pasar global yang tertekan bahkan menjadi bukti nyata kekuatan posisi Indonesia dalam rantai pangan internasional.
“Hari ini dunia beras sedang berlutut karena Indonesia berkata ‘cukup’. Stok tertinggi sepanjang sejarah, harga terendah dalam satu dekade, dan kita justru berdiri tegak tanpa impor,” ujarnya.
“Ini bukan lagi saol pangan, ini soal kedaulatan. Siapa pun yang masih meragukan atau mengganggu proses ini, secara sadar atau tidak, sedang berdiri di pihak yang salah sejarah,” tandas Nina.
