HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan pesan tegas kepada tujuh calon anggota Komisi Yudisial (KY) yang telah dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR RI. Ia meminta para calon anggota yang akan menjabat untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritas dalam setiap tugasnya.
Persetujuan ketujuh calon anggota KY ini diketok dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (25/11/2025), untuk masa jabatan 2025–2030. Dengan selesainya tahapan ini, seluruh calon tinggal menunggu proses pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Semoga calon anggota Komisi Yudisial yang nantinya akan dilantik presiden dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesional, dan amanah,” ujar Puan saat menyampaikan pernyataan di kompleks parlemen.
Dalam rapat tersebut, Puan menerima laporan resmi hasil fit and proper test dari Komisi III DPR RI yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi III, Dede Indra Permana. Ia menjelaskan bahwa uji kelayakan telah dilaksanakan pada 17–19 November 2025, dan seluruh fraksi—sebanyak delapan fraksi—secara bulat menyetujui ketujuh nama yang diajukan.
Para calon anggota KY yang terpilih berasal dari latar belakang beragam, mulai dari mantan hakim, praktisi hukum, akademisi, hingga tokoh masyarakat. Kehadiran berbagai unsur ini diharapkan dapat memperkuat fungsi KY dalam menjaga kehormatan dan perilaku hakim di Indonesia.
Berikut daftar lengkap tujuh calon anggota KY yang akan dilantik Presiden:
- F. Willem Saija – unsur mantan hakim
- Setyawan Hartono – unsur mantan hakim
- Anita Kadir – unsur praktisi hukum
- Desmihardi – unsur praktisi hukum
- Andi Muhammad Asrun – unsur akademisi hukum
- Abdul Chair Ramadhan – unsur akademisi hukum
- Abhan – unsur tokoh masyarakat
Dengan ditetapkannya komposisi ini, KY periode 2025–2030 diharapkan mampu memperkuat penegakan etika peradilan, meningkatkan pengawasan terhadap hakim, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia.
Puan menegaskan bahwa amanah besar menanti mereka. Profesionalisme, integritas, dan kemampuan menjaga marwah lembaga menjadi kunci keberhasilan KY dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.
