Aliansi UMKM Jakarta Tolak Raperda Kawasan Tanpa Rokok, Khawatir Tekan Omzet dan Picu PunglI

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Aliansi UMKM Jakarta menolak Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok DKI Jakarta dan mendesak penundaan pembahasan. Aliansi menyerahkan surat komitmen bersama kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari Rabu 19 November 2025. Ketua Koordinator Daerah Jakarta Koalisi Warteg Nusantara Izzudin Zindan menyatakan pelaku UMKM khususnya sektor makanan seperti warteg akan merasakan dampak langsung dari penerapan regulasi tersebut. “Restoran atau warung makan itu salah satu yang terdampak kita. Ya itu tentu akan mengurangi penghasilan para pedagang warteg itu,” kata Zindan dalam keterangan persnya yang diterima Holopis.com, Jumat (21/11/2025). Zindan menambahkan penerapan aturan akan menurunkan penghasilan usaha di sekitar rumah makan atau warteg, karena efeknya berdampak pada penghasilan UMKM, warung kelontong, warteg, pedagang kaki lima yang lain pasti akan menurun. Maka ia pun mendesak agar legislatif dan eksekutif DKI Jakarta mengevaluasi kembali peraturan tersebut. Baca juga : Ketimpangan Akses dan Ketergantungan Pasokan Warnai Masalah Pangan Jakarta “Kita sudah bikin aliansi, sudah sepakat untuk jaga Jakarta, untuk menolak Raperda KTR. Kita sepakat bahwa kita menolak Raperda KTR itu untuk disahkan dulu,” ujarnya. Aliansi UMKM Jakarta telah menjalin komunikasi dengan pihak legislatif, termasuk menghubungi Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz. Zindan berharap penyerahan surat komitmen dapat mendorong eksekutif dan legislatif lebih mendengar aspirasi pelaku usaha. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Komunitas Warung Niaga Nusantara Salasatun Syamsiyah menyampaikan kekhawatiran implementasi kebijakan KTR berpotensi menyuburkan praktik pungutan liar. “Jangan sampai diketuk palu dulu. Kita aja sudah susah begini penghasilannya. Dengan adanya Raperda seperti ini, nanti terjadi adanya pungli,” kata Syamsiyah. Baca juga : Polemik RDF Rorotan Belum Usai, DPRD DKI Minta Ada Dialog dengan Warga Dirinya pun menjelaskan bahwa ancaman denda besar dalam Raperda berpotensi digunakan oknum tertentu untuk menakut-nakuti dan memeras pedagang. “Ini lho yang kita takutkan. Belum lagi sekarang menjadi masa-masa sulit untuk warteg, jadi akan terbebani lagi kita,” terangnya. Diketahui, bahwa Aliansi UMKM Jakarta terdiri dari ; Koalisi Warteg Nusantara, Koperasi Warung Tegal, Komunitas Warung Niaga Nusantara, Koperasi Warung Merah Putih, Pedagang Warteg dan Kaki Lima, dan Kowarteg Nusantara.

Aliansi UMKM Jakarta Tolak Raperda Kawasan Tanpa Rokok, Khawatir Tekan Omzet dan Picu PunglI

Berita Terkait

SDR Duga Ada Praktik Maladministrasi di Kontrak PT Moya Indonesia dengan PAM Jaya

Jakarta Kebut Perda Sistem Pangan Warga Dijamin Akses Makanan Aman dan Murah

Polemik RDF Rorotan Belum Usai, DPRD DKI Minta Ada Dialog dengan Warga

DPRD DKI Minta Sistem Penyaluran Pangan Murah By Name By Address

Ketimpangan Akses dan Ketergantungan Pasokan Warnai Masalah Pangan Jakarta

Bapemperda Usulkan Minimal 1 Persen APBD untuk Penanganan Narkoba di Jakarta

Berita Lainnya

Libur Ramadan dan Idul Fitri, Pramono : Pemprov DKI Ikuti Pemerintah Pusat

50 Jenazah per Hari, Lahan Makam di Jakarta Sudah Overload

Stok Pangan Jakarta Aman Jelang Ramadan, Warga Diminta Tak Panic Buying

Pramono Anung Soroti Jalan Berlubang Usai Siswa SMKN 34 Tewas Kecelakaan di...

JK Soal Banjir Jakarta: Warung Tutup, Macet Parah Berjam-jam, Rakyat Merugi

2.700 Personel Gabungan Kawal Pertandingan Persija vs Arema di SUGBK Malam Ini

Berita Terbaru

Libur Ramadan dan Idul Fitri, Pramono : Pemprov DKI Ikuti Pemerintah Pusat

Nottingham Resmi Pecat Sean Dyche, Disinyalir Gara-gara Masalah Performa Tim

Presiden Iran Sebut Tuntutan AS Hambat Perundingan Nuklir

Misteri Kota Jeritan, Pembantaian Kejam di Lembah Bamiyan Afghanistan

Update Klasemen Liga Inggris : City Dekati Arsenal, Liverpool Nyaris Sentuh Zona...