BPBL Dipuji DPR! Ribuan Warga Desa Akhirnya Berpeluang Nikmati Listrik

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Dr. Ramson Siagian, menegaskan pentingnya percepatan pemerataan listrik di seluruh Indonesia saat rapat kerja bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Gedung Nusantara 1, Senayan, (11/11/2025).

Dalam kesempatan itu, Ramson secara khusus mengapresiasi program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang dinilai sangat membantu masyarakat, terutama di daerah pemilihannya, Jawa Tengah X yang meliputi Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang.

Menurutnya, masih banyak warga yang hidup tanpa aliran listrik layak, sehingga BPBL menjadi angin segar bagi masyarakat desa.

“Program BPBL ini benar-benar dibutuhkan warga, khususnya di dapil saya. Masih banyak rumah yang belum punya listrik, jadi program ini sangat membantu,” ujar Ramson.

Program BPBL sendiri merupakan upaya fundamental pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui penyediaan listrik baru yang aman, karena telah dilengkapi Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebagai jaminan keselamatan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Bahlil mengungkapkan data terbaru yang cukup mengejutkan. Masih ada 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang belum teraliri listrik. Pemerintah menargetkan seluruhnya dapat terselesaikan pada 2029—2030.

Ramson menekankan bahwa dirinya akan terus mengawal dan memperjuangkan kebutuhan listrik masyarakat di dapilnya. Menurutnya, listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi fondasi bagi pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan kesejahteraan warga secara keseluruhan.

“Saya berkomitmen memperjuangkan kebutuhan masyarakat, baik sebagai kebijakan nasional maupun kebutuhan dapil Jawa Tengah X. Harapannya, program ini bisa selesai lebih cepat dari target,” tandasnya.

Sinergi antara DPR RI dan Kementerian ESDM ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan listrik nasional, sehingga tidak ada lagi desa yang terisolasi atau tertinggal hanya karena keterbatasan akses energi.

Dengan komitmen kuat dari para pemangku kebijakan, pemerataan listrik bukan lagi sekadar wacana, tetapi langkah nyata menuju pembangunan yang lebih inklusif.