Ia menambahkan, pembaruan sertifikat lama menjadi bagian dari upaya nasional memperkuat keakuratan data pertanahan.
”Salah satu pembenahannya juga saya minta tolong masyarakat, tolong mutakhirkan sertifikat yang terbit tahun 97 ke bawah. Semua konflik tumpang-tindih itu mayoritas adalah tanah sertifikat terbit di antara tahun itu,” tambahnya.
Dalam rapat koordinasi bersama kepala daerah se-Sulsel, Nusron juga menekankan pentingnya sinergi data pertanahan dan pajak daerah.
”Pertama, dalam rangka meningkatkan PAD dulu. Itu bagaimana caranya Nomor Induk Bidang sama Nomor Obyek Pajak itu menyatu satu data. Sehingga yang punya tanah bayar PBB semua jumlahnya sama,” tandasnya.
Rio Anthony, Ronalds Petrus Gerson
Tim Redaksi :
Terpopuler
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
