Luhut juga meminta agar desain penyaluran berbasis Government-to-Person (G2P) disiapkan dari sekarang, agar penyaluran bansos terintegrasi dengan Digital ID, rekening penerima, dan sistem data nasional.
“Inilah langkah menuju bantuan yang sepenuhnya digital, transparan, dan akuntabel,” tandasnya.
Lebih lanjut, purnawirawan TNI itu menekankan bahwa digitalisasi bansos yang menjadi agenda reformasi siatem perlindungan sosial tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa.
“Sebagai seorang prajurit, saya selalu menekankan pentingnya prinsip bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Setiap langkah harus diuji dan disiapkan dengan matang. Kita ingin bergerak cepat, tapi tidak tergesa-gesa. Yang lebih penting adalah; prosesnya benar dan sistemnya siap untuk digunakan,” terangnya.
Sebagai penutup, Luhut mengajak semua pihak untuk saling berkolaborasi demi mewujudkan sistem penyaluran bansos yang mengedepankan prinsip berkeadilan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya ingin kita semua menyamakan visi dengan pesan Presiden @prabowo yakni penyaluran bansos harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran, agar setiap anggaran yang dikeluarkan negara benar-benar menghadirkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.




💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!