HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai masyarakat Indonesia masih terjebak dalam budaya yang ia sebut sebagai pejabatisme, yakni kecenderungan menempatkan jabatan sebagai sesuatu yang istimewa dan lebih tinggi daripada nilai pribadi seseorang.
Hal itu disampaikan Ray dalam sebuah podcast yang tayang di channel Youtube Abraham Samad SPEAK UP yang membahas silang pendapat antara Purbaya dan Presiden Joko Widodo terkait pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Woosh.
“Pejabatisme itu artinya kita harus sebarkan ke masyarakat bahwa jabatan itu nggak ada apa-apanya, biasa saja seperti rakyat biasa. Rakyat itulah yang utama bukan pejabat itu. Pejabat itu tidak perlu privilege. Persis, itu yang saya sebut pak. Nah kultur pejabatisme itu nggak hanya muncul di kalangan pejabat tapi itu juga sampai ke rakyat,” kata Ray seperti dikutip Holopis.com dari channel Youtube @Abraham Samad SPEAK UP pada Jumat (31/10/2025).
Namun, menurutnya, budaya yang berkembang justru sebaliknya. Masyarakat kerap mengukur kehormatan seseorang berdasarkan jabatan dan kemewahan yang melekat padanya. Ray mencontohkan fenomena pesta pernikahan atau syukuran di tengah masyarakat. Acara dianggap belum “wah” jika tidak dihadiri pejabat.
“Kalau buat pesta, kawinan, sunatan nggak dihadiri pejabat itu rasanya belum wah Jadi itu yang terjadi di kultur kita sudah begitu. Tapi kalau dihadiri oleh pejabat Itu baru hebat, ada pejabat yang datang, ada pejabat yang berpoto-poto macam-macam.Jadi masyarakat kita sedang mengalami disorientasi” kata Ray.
Ia menambahkan, kondisi ini membuat perilaku koruptor tetap mendapat ruang untuk dihormati dan bahkan kembali berkuasa.
“Walaupun orang tahu dia maling, tapi karena dia pejabat, dia tetap dihormati. Kultur pejabatisme itu yang memungkinkan koruptor bisa kembali berkuasa,” ujarnya.
Ray menilai masyarakat Inodnesia akhirnya menhormati orang lain karena jabatannya bukan karena nilai orang tersebut. I lantas menyinggung perubahan sikap publik terhadap Presiden Joko Widodo setelah tidak lagi berada di posisi kekuasaan penuh.
Menurutnya, penghormatan masyarakat selama ini lebih banyak tertuju pada jabatan presiden, bukan pada sosok individunya.
“Sekarang orang mempertanyakannya (Joko Widodo). Itu memperlihatkan bahwa hormat orang sebenarnya pada jabatan itu,” tuturnya.
Terkait survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap presiden, Ray mengatakan hal tersebut wajar terjadi karena kultur masyarakat yang cenderung enggan mengungkapkan penilaian negatif terhadap pejabat.
