“Langkah ini, bagi sebagian kalangan, mungkin tampak lamban. Namun bagi mereka yang memahami bahasa kekuasaan, ini adalah manuver yang sarat perhitungan,” ujar Haidar Alwi.
Kehati-hatian semacam ini menjadi sinyal bahwa Prabowo tidak ingin reformasi Polri berubah menjadi ajang ancaman politik. Ia tampaknya ingin memastikan bahwa perubahan di tubuh kepolisian dilakukan dengan kontrol yang kuat dari negara, bukan tekanan dari kelompok luar.
“Reformasi, dalam pandangan strategisnya, bukan sekadar rekonstruksi kelembagaan, tetapi rekonstruksi kepercayaan antara negara, aparat, dan rakyat. Itu sebabnya, setiap langkahnya diukur, setiap keputusan ditimbang, dan setiap desakan diuji motifnya,” ungkap Haidar Alwi.
Mungkin masyarakat ingin melihat gebrakan cepat, namun Presiden Prabowo memilih bergerak dengan kalkulasi yang senyap. Ia tahu, dalam politik, yang tergesa-gesa sering terjebak.
“Dengan membiarkan waktu bekerja, ia sedang mengamati siapa yang resah, siapa yang sabar, dan siapa yang mencoba menunggangi momentum. Karena di situlah sebenarnya reformasi Polri diuji. Bukan hanya di tubuh kepolisian, tetapi juga di moral mereka yang berteriak paling keras menuntut perubahan,” pungkas Haidar Alwi.
