HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Menurutnya, tanggung jawab pembayaran utang sepenuhnya berada di tangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang saat ini mengelola aset tersebut.
“Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara. Mereka sudah menerima lebih dari Rp80 triliun deviden dari BUMN. Harusnya dikelola dari sana, bukan pakai APBN,” ujar Purbaya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).
Ia menilai, penggunaan dana negara untuk menutup utang Whoosh justru tidak adil. “Kalau pakai APBN agak lucu. Karena keuntungannya ke mereka, tapi bebannya ke negara. Kalau sudah ambil dividen BUMN, ya tanggung semua, termasuk beban utangnya,” tegasnya.
Sebagai informasi, proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini menelan biaya investasi hingga US$7,2 miliar atau sekitar Rp116,54 triliun (kurs Rp16.186 per dolar AS).
Angka ini jauh membengkak dari proposal awal US$5,13 miliar yang diajukan oleh pihak Tiongkok pada 2015 saat bersaing dengan Jepang.
Dari total biaya tersebut, 75 persen dibiayai melalui pinjaman China Development Bank (CDB), sementara 25 persen sisanya berasal dari setoran modal para pemegang saham, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd sebesar 40 persen.
Beban utang yang besar kini menekan kinerja PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai operator proyek. Untuk mengatasinya, BPI Danantara menyiapkan dua opsi menyuntikkan dana langsung ke KAI atau mengambil alih infrastruktur Whoosh agar pengelolaan utang bisa lebih terkendali.
Namun bagi Purbaya, satu hal jelas: APBN bukan solusi untuk menambal proyek bisnis. “Negara tak boleh menanggung risiko investasi korporasi,” pungkasnya.
