JAKARTA – Ribuan massa aksi demo bertajuk ‘Hostum’ 28 Agustus yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, Komplek Senayan, Jakarta Pusat, pada hari ini, Kamis (28/8) berakhir ricuh.
Kericuhan yang terjadi di tengah aksi demonstrasi itu membuat aparat kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang mencoba mendekati gedung parlemen.
Usai tembakan gas air mata diluncurkan, massa yang berasal dari kalangan buruh, mahasiswa, hingga pelajar STM terpecah menjadi dua. Mereka berhamburan ke Jalan Patal Senayan dan Jalan Asia Afrika.
Terlihat beberapa pendemo sedang mempersiapkan sejumlah botol untuk dijadikan bom molotov. Ada juga beberapa pendemo yang berlarian untuk menghindari gas air mata.
Selain itu, sejumlah warga di Patal Senayan pun menutup akses jalan ke perkampungan warga, sembari berjaga dan mengambil gambar aksi para demonstran yang kocar-kacir demi menghindari pedasnya gas air mata.
Demo 28 Agustus
Ribuan buruh akan ke jalan pada 28 Agustus dengan menggelar aksi serentak di 38 provinsi. Di Jakarta, pusat aksi dipilih di dua lokasi utama, yakni Istana Negara dan gedung DPR RI.
“28 Agustus 2025. Aksi damai serentak di 38 Provinsi, untuk di Jakarta dipusatkan di Istana Negara, gedung DPR RI,” tulis akun Partai Buruh dalam unggahan media sosialnya, Selasa (26/8) dikutip Holopis.com.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan ribuan buruh dari Jabodetabek akan menggelar demonstrasi di depan DPR RI maupun Istana Kepresidenan.
“Sekitar 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan masuk ke Jakarta aksi pada 28 Agustus tersebut. Sedangkan di provinsi lainnya dan Kabupaten Kota terutama di kota-kota industri akan serempak juga pada tanggal 28 Agustus aksi buruh besar-besaran yang jumlahnya puluhan ribu,” ujar Said Iqbal dalam video yang diunggah akun Partai Buruh.
Said Iqbal menyebut aksi buruh ini diberi nama ‘Hostum’, singkatan dari “Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah.” Dalam aksi tersebut, para buruh akan menyuarakan sejumlah tuntutan yang dianggap penting bagi nasib pekerja di Indonesia.
